Soal konsesi, posisi Jokowi sangat tegas hutan untuk kesejahteraan rakyat

id Konsesi lahan,Perhutanan Sosial,Reforma Agraria

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (Istimewa)

Jakarta (ANTARA News) -  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengemukakan bahwa yang dimaksud Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo yang juga petahana ketika menyinggung soal konsesi lahan/hutan pada debat capres putaran kedua Minggu (17/2) lalu,  lebih kepada penegasan mengenai keberpihakan dalam konsesi dan keberpihakan kepada rakyat. 
    
Intinya, rakyat harus sejahtera dengan memperoleh akses konsesi lahan/hutan. 
    
“Jadi, menurut saya,  ketika Pak Jokowi menyinggung konsesi lahan/hutan,  bukan soal salah-benar pemilikan konsesi oleh swasta. Secara hukum dan aturan, memiliki konsesi diperbolehkan,” kata Siti Nurbaya usai  memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa pascasarjana Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Jumat.
    
Presiden Jokowi meminta Siti Nurbaya untuk mengatur dengan baik keberpihakan kepada rakyat dan keseimbangan usaha. Jadi, bukan tidak boleh usaha besar atau swasta, tetapi harus ada keadilan dalam alokasi. 
    
Presiden  juga mengingatkan saya bahwa ijin harus menjadi instrumen pengawasan. "Jadi, soal  keberpihakan ini memang telah menjadi kebijakan beliau yang diarahkan kepada saya sejak penugasan pertama kepada saya selaku Menteri LHK," kata Siti Nurbaya dalam siaran persnya.
    
Sebagai pembantu Presiden, tentu dirinya mempelajari data dan mengembangkan rancangan kebijakan yang realistis dan memperhatikan berbagai kepentingan, mengingat bahwa pemerintah merupakan simpul negosiasi dari segala kepentingan. 
    
Dari hasil mempelajari soal ini, diperoleh  data yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang panjang sejak  sistem hutan register hingga hutan dalam tata ruang telah terjadi penurunan luas kawasan hutan dari 147 juta ha (pada sekitar 1978-1999), menjadi 134 juta ha (1999-2009) dan menjadi 126 juta ha (2009 hingga sekarang). 
    
"Artinya, ada sejumlah luasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk keperluan masyarakat, tidak kurang dari 21 ha selama 40-50 tahun, namun kesejahteraan rakyat belum juga terlihat secara nyata," katanya. 
     
Terlebih hal ini  dirasakan rakyat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. "Itulah yang menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk mengedepankan keadilan,” katanya.
    
Mengenai konsesi ini, Siti Nurbaya menjelaskan lagi bahwa data pada 2014 menunjukkan kawasan hutan yang diberikan izin seluas 33,2  juta hektare (ha) dari total luas kawasan hutan 126 juta ha.

Alokasi perizinan kepada swasta 32,74 juta ha atau 98,53 persen  dan kepada masyarakat 1,35 persen serta untuk  prasarana dan sarana publik 0,12 persen. 
    
Dalam kaitan itu maka kebijakan yang dikoresi oleh Presiden  Jokowi meliputi langkah-langkah mengedepankan izin akses bagi masyarakat dengan hutan sosial, implementasi secara efektif moratorium  hutan primer dan gambut., tidak membuka lahan gambut  baru (land clearing) dan moratorium izin baru sawit.
    
Selanjutnya melakukan pengawasan pelaksanaan izin dan mencabut HPH/HTI yang tidak aktif, mengendalikan izin sangat selektif dan luasan terbatas untuk izin baru HPH/HTI serta mendorong kerja sama hutan sosial sebagai off taker.
    
Selain itu moratorium izin baru batubara (di beberapa provinsi dan kabupaten/kota) dan membangun konfigurasi bisnis baru serta  mendorong kemudahan izin untuk kepentingan prasarana/sarana (jalan, bendungan, energi, telekomunikasi, pemukiman masyarakat/pengungsi).
 
Konkret   
Langkah konkret dari upaya mengedepankan keadilan ekonomi pada konteks aset dan akses kawasan hutan, maka dikembangkan kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial yang sudah berjalan hingga saat ini. Kebijakan ini terus berproses serta mendapatkan sambutan yang luas dan sangat baik dari masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. 
   
Karena itu, dalam hal konsesi ingin dikembalikan kepada pemerintah oleh para pemegang izin merupakan hal yang positif sehingga bisa mendukung untuk pencadangan lahan dari kawasan hutan untuk masyarakat. Langkah yang sama juga sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan. 
    
Sampai saat ini sudah  sebanyak 13 perusahaan mengembalikan sebagian lahannya kepada negara seluas enam ribu hektare. Selain itu juga pada tahun 2016-2017 sudah ada penyerahan kembali lahan konsesi kepada negara serta sudah dikelola oleh masyarakat. 
    
"Jadi langkah itu sebetulnya merupakan angka yang positif juga untuk mendukung program Refoma Agraria dan Perhutanan Sosial," katanya.
    
Selanjutnya data pada akhir 2018 menunjukkan bahwa selama tahun 2015-2018 tercatat kawasan hutan yang diberikan izin seluas  6.497.096,60 ha dengan komposisi perizinan swasta 1.570.634,68 ha atau 24,7 persen, izin kepada masyarakat 4.907.859,92  ha atau  75,54 persen dan  untuk prasarana sarana seluas  18.602 ha atau  0,29 persen. 
    
Dengan demikian, ini mengubah komposisi  semula pada periode hingga tahun 2014 dan hingga akhir 2018. Pada  akhir 2018 tercatat area berizin seluas 39,72 juta ha dari total luas kawasan hutan 126 juta ha. 
    
Alokasi perizinan untuk swasta sebesar 32, 736 juta ha (86,37 persen). Jumlah ini menurun dari 2014 (98,53 persen)  dan areal izin untuk masyarakat seluas 5,356 juta ha atau 13,49 persen atau meningkat dari tahun 2014 (1,35 persen). 
    
Proporsi ini akan semakin baik menandai akses kelola hutan dan alokasi betul-betul dilaksanakan dengan keberpihakan kepada masyarakat luas. Tidak berhenti sampai di situ karena dipikirkan juga langkah pembinaannya dengan memberikan kesempatan berusaha serta peningkatan kemampuan kapasitas manajemen berusaha tani bagi rakyat. 
Baca juga: Masyarakat bisa buktikan langkah berani pemerintah di bidang lingkungan
Baca juga: Atasi pencemaran akibat limbah rumah tangga dengan IPAL Komunal
Baca juga: 2019, pemerintah tingkatkan program perhutanan sosial

Pewarta : Sri Muryono
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar