...pemerintah daerah harus mendorong industri sawit seiring fokus pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi...Jakarta, (ANTARA News) - Dukungan pemerintah daerah (Pemda), mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pedesaan terhadap industri sawit dinilai sangat penting.
Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Mangga Barani di Jakarta, Kamis, mengemukakan bahwa karena keberadaan perkebunan dan industri sawit sebagai investasi padat karya telah menjadi solusi pemerintah untuk mendorong peningkatan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja daerah.
Dia berpendapat, sawit punya kontribusi yang besar dalam pembangunan daerah yang berasal dari sumbangan pajak seperti PBB dan PPN 21 yang dipungut dari kalangan pekerja industri sawit.
"Pemasukan terbesar memang diperoleh pemerintah pusat. Devisa sawit bisa mencapai Rp240 triliun per tahun dan itu dikembalikan dalam bentuk APBD ke daerah," kata mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian itu.
Achmad Mangga Barani yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat periode 1989-1995 mencontohkan, Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai salah satu sentra perkebunan sawit terbesar mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah dalam jumlah besar.
Keberadaan sawit selama puluhan tahun di Kalbar telah menjadi kegiatan ekonomi pionir yang mampu menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru perdesaan.
Sejak awal, tambahnya, perkebunan sawit di Kalbar terpusat di daerah-daerah terpencil seperti Sintang dan Ketapang. Sebagian besar badan jalan di Kalbar, mulai dari jalan desa, kecamatan hingga provinsi dibangun perkebunan dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan).
"Hanya saja, sejak 1990, ketergantungan terhadap HPH sudah tidak ada, karena kayu habis. Sawit tetap menjadi komoditas andalan yang mampu menggerakkan perekonomian Kalbar," kata dia melalui keterangan tertulis.
Menurut dia, geliat ekonomi juga masih bisa dirasakan hingga kini. Dalam luasan 6.000-7.000 hektare kebun sawit berdiri satu pabrik yang mampu mengolah 600 ton sawit per hari, hal itu menjadi pendapatan yang luar biasa bagi ekonomi Kalbar.
Baca juga: Industri sawit mencoba bertahan dalam tekanan internasional
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung, Kalbar punya kontribusi besar sebagai penghasil sawit. Hanya saja saat ini ada komunikasi yangg tersumbat antara Gubernur dengan pelaku sawit
"Keluhan pak Gubernur tentang tidak adanya kontribusi sawit ke daerah, mungkin terkait dana sawit yang dikelola BPDPKS. Sebagai penghasil sawit, Kalbar memang berhak menuntut ada alokasi untuk infrastruktur kebun, pendidikan SDM petani, riset dan sebagainya," katanya.
Anggota Komisi XI DPR RI, G Michael Jeno mengatakan, perekonomian di Kalbar masih sangat tergantung kepada industri sawit dan perlu dukungan pemerintah pusat.
"Di Kalbar juga ada karet, lanjutnya, namun karena harganya terpuruk, kontribusinya tidak signifikan. Kalbar tidak punya pertambangan besar seperti batubara. Satu-satunya hanya bauksit dan kontribusinya tidak terlalu besar.
"Sawit meski pun saat ini harganya jatuh, tetapi tetap menjadi andalan karena telah menjadi komoditas global," ujar politisi asal daerah pemilihan Kalbar itu .
Sedangkan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menegaskan pemerintah daerah harus mendorong industri sawit seiring fokus pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi, salah satunya lewat penerapan mandatori B20 yang basisnya berasal dari sawit.
Baca juga: Industri sawit kontribusi Rp177 triliun terhadap devisa
Baca juga: Pengembangan perkebunan kelapa sawit efektif tekan kemiskinan
Pewarta: Subagyo
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2019
