"Jadwal penyaluran semula empat kali setahun dalam tiga bulan sekali, mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan setiap bulan," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Kupang, Kamis.
Harry mengatakan saat ini pemerintah sedang menguji coba pemajuan jadwal penyaluran PKH tahap pertama dari Februari ke Januari, namun penyaluran bantuan masih dilakukan per tiga bulan.
"Kalau langkah ini berhasil dan sesuai dengan SOP, maka dimungkinkan 2020 pencairan PKH bisa dilanjutkan Januari dan seterusnya bahkan ada kemungkinan untuk pencairan setiap bulan," kata dia.
Pemerintah nantinya juga akan menyesuaikan penyaluran bantuan dengan kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, komitmen atau kewajiban KPM PKH pun akan bervariasi sesuai dengan komponen. Misalnya, keluarga yang punya balita akan berbeda kewajiban atau komitmennya dengan keluarga yang punya ibu hamil.
Tahun 2019 ada perubahan dalam skema penyaluran bantuan PKH, tidak lagi rata Rp1,89 juta per keluarga penerima manfaat namun disesuaikan dengan komponen keluarga peserta program. Keluarga yang memiliki ibu hamil, anak sekolah, anggota lanjut usia dan penyandang disabilitas mendapatkan bantuan tambahan.
Pemerintah tahun ini memberikan bantuan tetap Rp550 ribu per tahun bagi setiap keluarga penerima bantuan PKH reguler, dan Rp1 juta per tahun bagi peserta PKH Akses, keluarga yang sulit terjangkau daerahnya.
Selain itu pemerintah memberikan bantuan tambahan bagi keluarga yang memiliki ibu hamil Rp2,4 juta, anak balita Rp2,4 juta, murid SD Rp900 ribu, murid SMP Rp1,5 juta, murid SMA Rp2 juta, warga berusia 60 tahun lebih Rp2,4 juta, dan penyandang disabilitas Rp2,4 juta.
Namun pemerintah membatasi pemberian dana tambahan bagi maksimal empat orang per keluarga.
Baca juga:
Pemerintah targetkan 7,9 persen peserta PKH lepas dari kemiskinan
2.300 peserta PKH baru mayoritas korban bencana
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
