Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Tionghoa Anti Korupsi, Lieus Sungkharisma, menilai pemerintahan Indonesia harus sensitif dan tanggap terkait dengan masalah etnis Uighur yang menurut beberapa pihak mengalami penindasan oleh pemerintah China.

"Jadi kita yang hadir di sini, sebenarnya mengingatkan dan mempertanyakan kebenarannya. Itu di video, fotonya lihat sadis kan. Kalau enggak ada sikap dari pemerintah, itu menyakitkan umat Islam yang ada di Indonesia. Makanya walaupun saya bukan muslim, kalau soal seperti ini saya peduli. Harus disuarakan, tidak boleh didiamkan," ujar Lius saat ditemui usai menghadiri aksi solidaritas umat islam Uighur, di depan Kedubes China, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat.

Lebih lanjut, Lieus mengharapkan pemerintah Indonesia memanggil kedutaan Besar China untuk memberikan penjelaskan kepada publik mengenai kondisi yang sebenarnya ke publik soal keadaan etnis Uighur di Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Kalau perlu meminta PBB untuk melakukan investigasi, itu yang umat Islam, rakyat Indonesia harapkan," ujarnya.

Dirinya yang menegaskan bukan seorang muslim, merasa terpanggil untuk mengikuti aksi solidaritas Uighur karena menurutnya aksi tersebut merupakan panggilan jiwa menyuarakan kemanusiaan dan bukan hanya urusan kaum muslim saja.

"Bukan hanya karena agama saya bukan Islam terus saya enggak peduli, salah. Hal seperti ini harus kita suarakan. Selain itu, ini menyangkut kewibawaan negara kita, kalau rakyat merasa ada ketidakadilan harusnya pemerintah sangat cepat. Harusnya pemerintah duluan," tuturnya.

Lieus menegaskan massa tidak benci pada negara China, tetapi menolak atas semua tindakan-tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

"Kita juga punya sejarah dengan Tiongkok, bahkan dulu ada Cheng Ho yang menurut beberapa sumber adalah seorang muslim. Kita dengan negara RRC dari dulu bersaudara. Tapi sekali lagi bukan kebencian kita kepada negara itu, tapi hal-hal yang melanggar HAM, beragama itu tidak boleh dikekang dan dilarang," ujar Lieus menambahkan.

Massa aksi solidaritas untuk Uighur berkumpul di depan kedubes China pada hari ini, untuk menuntut sedikitnya enam poin yakni:

1. Mengutuk keras terhadap pemerintahan Tiongkok/China atas penindasan terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang

2. Mengecam keras bahwa perbuatan yang dilakukan oleh rezim di China tersebut adalah merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional.

3. Menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia.

4. Mendesak organisasi kerja sama Islam (OKI), PBB dan Komnas HAM RI untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uighur dan bersikap tegas terhadap pemerintah China untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka, dan secara khusus meminta kepada pemerintah Indonesia untuk dapat menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap pemerintah China dan membela nasib umat Islam Uighur

5. menyerukan kepada Umat Islam sedunia umumnya dan khususnya Umat Islam Indonesia untuk melakukan gerakan solidaritas dengan menyalurkan bantuan dan pertolongan bagi saudara-saudara muslim Uighur melalui cara yang memungkinkan

6. Mendesak pemerintah RI untuk mendorong pemerintah China agar memberikan kemerdekaan kepada Uighur agar mengusir Dubes China dari Indonesia apabila tidak mau memberikan kemerdekaan pada muslim Uighur.*



Baca juga: Massa aksi bela muslim Uighur bubar dengan tertib

Baca juga: Jika tidak dipenuhi, massa bela Uighur demo lagi

Baca juga: Warga Aceh gelar aksi bela muslim Uighur


 

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018