Ada keuntungannya bagi AHM, lulusan SMK program studi kendaraan roda dua itu menjadi siap kerja di bengkel-bengkel resmi Honda, karena ruang praktek dan peralatan yang kami bantu alur kerjanya sesuai dengan bengkel kami.
Tanjung Selor (ANTARA News) - Jari-jari Siti Halimah dengan lincah mengutak-atik “jeroan” sepeda motor yang terbuka.

Sesekali ia mengambil bagian komponen kecil dari bagian dalam sepeda motor untuk diamati dan kemudian memasangnya kembali. 

“Saya suka sepeda motor. Sejak SMP sudah mengendarainya,” kata pelajar kelas 12 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Tanjung Selor, Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal itulah, yang menurut dia menjadi alasan utama memilih jurusan otomotif dengan program studi kendaraan roda dua di SMK yang cukup favorit di provinsi termuda di Indonesia itu.

Tidak hanya Halimah, di laboratorium bengkel sepeda motor itu ada murid lain yang melakukan beragam pekerjaan mulai dari diskusi kelas, pengecekan spedometer untuk memahami sistem kelistrikannya, hingga mempelajari  detail komponen kendaraan roda dua itu.

SMK 3 Tanjung Selor merupakan satu dari 686 SMK yang telah bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor (AHM) untuk mengiplementasikan Kurikulum Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (KTBSP) Astra Honda. 

Sejak 2010 produsen sepeda motor hasil kolaborasi Honda Motor Jepang dan PT Astra Internasional Tbk itu mengembangkan pendidikan vokasi khusus sepeda motor yang kurikulumnya disesuaikan dengan produk dan teknologi motor Honda. 

“Kerja sama ini membuat pendidikan vokasi Astra Honda kini ada di semua provinsi di Indonesia,” kata Direktur AHM Markus Budiman usai menyaksikan penandatangan nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan SMK 3 Tanjung Selor, Kaltara, Jumat.
 
Para siswa SMK Negeri 3 Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Siti Halimah, sedang mendengarkan penjelasan guru tentang cara kerja sepeda motor, Jumat (13/12/2018) (ANTARANews/Risbiani Fardaniah)


Kaltara

Sebagai provinsi ke-34 atau termuda di Indonesia, Kaltara menyimpan prospek pertumbuhan ekonomi yang besar. 

Menurut Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara, Amat Spd Mpd, penduduk provinsi termuda itu terus bertambah. Setiap tahun ada migrasi sekitar 20 ribu orang, yang  membutuhkan penambahan dan perbaikan mutu sekolah terutama pada sekolah kejuruan agar mereka siap kerja atau siap menjadi mandiri dengan membuka usaha. 

Ia menyambut positif kerja sama AHM dengan SMK Negeri 3 Tanjung Selor, karena diharapkan bisa menghasilkan tenaga siap kerja atau menjadi wirausaha perbengkelan mengingat jumlah sepeda motor Honda yang mendominasi populasi kendaraan roda dua di provinsi tersebut. 

Diakui GM Komunikasi Perusahaan Ahmad Muhibuddin, salah satu keuntungan vokasi yang dikembangkan pemerintah dengan pelaku usaha adalah menghasilkan tenaga siap pakai sesuai kebutuhan industri.

“Ada keuntungannya bagi AHM, lulusan SMK program studi kendaraan roda dua itu menjadi siap kerja di bengkel-bengkel resmi Honda, karena ruang praktek dan peralatan yang kami bantu alur kerjanya sesuai dengan bengkel kami,” katanya. 

Tidak hanya itu, lulusan yang memilih jadi wirausahawan pun bisa menjadi “kaki tangan” untuk melayani jasa perawatan dan perbaikan motor Honda. 

Berdasarkan pengalaman Kepala Wilayah Astra Motor (HSO) Balikpapan Darma Wjaya, yang telah menjadi pendamping pembinaan empat SMK di Kalimantan Timur, sekitar 20 persen lulusan SMK bekerja di bengkel-bengkel resmi Honda, dan sisanya kuliah, membangun usaha, dan menikah. 

 
Direktur PT Astra Honda Motor (AHM) Markus Budiman meninjau laboratorium praktek program studi kendaraan roda dua SMK Negeri 3 Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Siti Halimah, Jumat (13/12/2018) yang mendapat bantuan dua sepeda motor Honda dan peralatan. (ANTARANews/Risbiani Fardaniah)


Vokasi

Sejak dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK memang pemerintah kian gencar mengkampanyekan dan melakukan pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan dunia usaha, mengembankan program-program studi sesuai kebutuhan industri yang sedang berkembang.

Pada Inpres yang dikeluarkan September 2016 itu Presiden meminta 12 Menteri di antaranya Menko Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, serta Menteri Perindustrian, kemudian Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan 34 gubernur untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga bisa bersaing di pentas global. 

Melalui program pendidikan vokasi di sekolah-sekolah kejuruan itu, pemerintah berharap lulusan yang dihasilkan merupakan siap kerja dengan kompetensi yang bagus sesuai dengan kebutuhan industri.

Belum lama ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution bahkan mengatakan pemerintah bakal melakukan akselerasi pendidikan vokasi besar-besaran di seluruh Indonesia yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

“Kami sedang mempersiapkan roadmap (peta jalan)-nya,” ujar Darmin di Jakarta, pada 7 Desember 2018 ketika bertemu awak media di Kantor Menko Perekonomian.

Untuk itu, pemerintah telah mengumpulkan menteri-menteri teknis terkait untuk membahas pendidikan vokasi prioritas yang perlu dikembangkan di daerah dan menyusun kurikulumnya. 

Tenaga siap kerja, terutama dari sekolah-sekolah kejuruan memang menjadi kebutuhan saat ini seiring dengan perkembangan dunia usaha yang mengarah pada Industri 4.0.

Survei Angkatan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada 2018 dari 6,8 juta jumlah pengangguran, ada 20,7 persen atau 1,4 juta di antaranya merupakan lulusan SMK.

Baca juga: Dukung Revolusi Industri, Astra Honda kembangkan vokasi hingga ke Kaltara

Baca juga: Pemerintah siap laksanakan pendidikan vokasi besar-besaran tahun depan


 

Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018