"Pemulangan akan dimulai dalam waktu dua bulan," kata Bangladesh dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Bangladesh A.H. Mahmood Ali dan pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi di Naypyidaw pada Kamis (23/11).
Suu Kyi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh pada Kamis untuk mencapai kesepakatan mengenai pemulangan ratusan ribu warga Rohingya yang melarikan diri dari tindakan kekerasan di Negara Bagian Rakhine.
"Mereka membahas pengembangan kerja sama dan hubungan antara kedua negara, untuk menerima orang-orang yang meninggalkan tempat-tempat di Rakhine, dan kerja sama yang berjalan antara kedua negara", demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar yang dikutip AFP.
Warga Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan telah menjadi sasaran kekerasan komunal dan sentimen anti-Muslim di Myanmar yang mayoritas penduduknya penganut Buddha.
Mereka juga menghadapi penindasan sistematis dari pemerintah, yang mencabut kewarganegaraan mereka dan sangat membatasi pegerakan mereka, juga akses mereka ke layanan dasar.
Lebih dari 620.000 orang telah mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus, melarikan diri dari tindakan militer Myanmar yang disebut Amerika Serikat sebagai "pembersihan etnis terhadap Rohingya."
Militer membantah tuduhan telah melakukan kekerasan terhadap Rohingya, namun membatasi akses ke zona konflik.
Pemerintahan Suu Kyi juga menolak memberikan visa kepada petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditugasi mencari fakta mengenai tuduhan-tuduhan pelanggaran militer. (hs)
Pewarta: Antara
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
