Suu Kyi, yang berbagi kekuasaan dengan militer, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood di Naypyidaw.
"Mereka membahas pengembangan kerja sama dan hubungan antara kedua negara, untuk menerima orang-orang yang meninggalkan tempat-tempat di Rakhine, dan kerja sama yang berjalan antara kedua negara", demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar yang dikutip AFP.
Kantor berita AFP tidak bisa menghubungi para pejabat untuk meminta penjelasan mengenai kesepakatan akhir.
Warga Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan telah menjadi sasaran kekerasan komunal dan sentimen anti-Muslim di Myanmar yang mayoritas penduduknya penganut Buddha.
Mereka juga menghadapi penindasan sistematis dari pemerintah, yang mencabut kewarganegaraan mereka dan sangat membatasi pegerakan mereka, juga akses mereka ke layanan dasar.
Pembicaraan antara Suu Kyi dan menteri luar negeri Bangladesh dilakukan menjelang kunjungan Paus Fransiskus, yang dinantikan kedua negara tersebut.
Paus akan bergabung dengan gelombang pemimpin global yang mengunjungi ibu kota Myanmar, Naypyidaw, dalam beberapa pekan terakhir guna menekan para pemimpin -- termasuk pemimpin militer kuat, Min Aung Hlaing -- guna mengakhiri krisis tersebut.
Lebih dari 620.000 orang telah mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus, melarikan diri dari tindakan militer Myanmar yang disebut Amerika Serikat sebagai "pembersihan etnis terhadap Rohingya."
Militer membantah tuduhan telah melakukan kekerasan terhadap Rohingya, namun membatasi akses ke zona konflik.
Pemerintahan Suu Kyi juga menolak memberikan visa kepada petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditugasi mencari fakta mengenai tuduhan-tuduhan pelanggaran militer.
Warga mayoritas Myanmar yang menganut Buddha, yang menyangkal melakukan kekejaman terhadap minoritas muslim, sepakat untuk bekerja dengan Bangladesh memulangkan sebagian warga Rohingya yang memenuhi kamp-kamp pengungsi.
Namun, Bangladesh kesulitan menyelesaikan rinciannya, termasuk mengenai berapa banyak warga Rohingya yang akan diizinkan kembali ke Rakhine, tempat ratusan desa telah hancur atau hangus terbakar.
Dan pekan lalu, Min Aung Hlaing mengatakan bahwa "tidak mungkin menerima jumlah warga yang diusulkan oleh Bangladesh." (hs)
Pewarta: Antara
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
