Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat membuka Majelis Antarparlemen ASEAN (AIPA) di Jakarta, Selasa, menyatakan upaya mengatasi permasalahan kemaritiman sangat penting guna mendorong pembangunan perekonomian karena terkait dengan vitalnya jalur perdagangan melalui laut.
"Kami percaya bahwa stabilitas dan keamanan merupakan fondasi yang kuat bagi penciptaan pembangunan ekonomi dan peningkatan akses kesejahteraan yang setara," paparnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga menuturkan tema AIPA ke-9 kali ini adalah menyoroti komitmen kawasan terkait persoalan maritim serta memastkan situasi keamanan serta stabilitas di laut.
Untuk itu, ujar dia, negara-negara ASEAN perlu fokus kepada sumber daya kelautan yang merupakan bagian integral dari kehidupan yang terkait dengan aspek ketahanan pangan, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Fadli juga mengajak berbagai negara tersebut untuk bergabung dengan komunitas global guna meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan dan melestarikan sumber daya laut kawasan.
Sebagaimana diwartakan, lebih dari sembilan lembaga nasional Indonesia akan melakukan penelitian benua maritim bersama dengan sejumlah institusi internasional untuk mengetahui keadaan sistem iklim dan cuaca di benua maritim.
"Kegiatan ini penting karena bertujuan untuk melihat variabilitas multi skala keadaan sistem iklim dan cuaca di benua maritim yang bagian dari Indonesia," kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya di Jakarta, Senin (17/7).
Sejumlah lembaga yang melakukan penelitian bersama tersebut antara lain BMKG, BPPT, ESDM, KKP, LAPAN, LIPI, IPB, ITB dan Kemenristekdikti. Sedangkan institusi internasional yang terlibat yaitu Jamstec Jepang, NOAA Amerika, UK MetOffice, BoM Australia, NEA Singapura dan UKM Malaysia.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim munculnya sejumlah kemenangan yang telah dicapai pemerintah Indonesia dalam sektor kelautan dan perikanan di era globalisasi seperti sekarang ini.
"Kemenangan kita sudah banyak seperti stok ikan naik dan NTN (nilai tukar nelayan) naik," kata Susi Pudjiastuti dalam acara halalbihalal di kantor KKP, Jakarta, Senin.
KKP pada tahun 2015 menyatakan perkiraan(estimasi) sumber daya 9,93 juta ton ikan dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 47/2016 tentang Estimasi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
Sedangkan hasil kajian survei pada tahun 2016 oleh tim Balai Riset Perikanan Laut KKP yang menghasilkan ramalan potensi sumber daya ikan (SDI) adalah sebesar 12,5 juta ton.
Selain itu, ujar dia, Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 44 Tahun 2016 tentang Perikanan Tangkap bahwa asing tidak boleh lagi masuk ke sektor perikanan tangkap. "Itu kemenangan luar biasa di era globalisasi," cetusnya.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
