"Meskipun masalah keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab kepolisian negara, namun TNI harus ikut serta dalam mencegah timbulnya aksi terorisme yang membahayakan rakyat tidak berdosa, serta gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan negara," ujar Presiden pada peringatan hari jadi ke-66 TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta.
Ia menuturkan sejumlah gangguan keamanan dalam negeri kembali muncul baik berupa aksi-aksi kelompok teroris, benturan fisik antar masyarakat atau kekerasan horizontal, maupun kegiatan kelompok kecil separatis yang masih melaksanakan aksi-aksinya di tanah Papua.
"Aksi teroris, benturan di masyarakat, dan gerakan bersenjata kaum separatis, tentu harus kita cegah dan kita hentikan," kata Presiden Yudhoyono menegaskan.
Lebih lanjut Presiden mengatakan "kita harus memastikan bahwa hukum di negeri ini tetap berdiri tegak. Aparat keamanan dan penegak hukum harus mampu melindungi dan mengayomi rakyat. Tidak boleh ada sekelompok orang atau sekelompok masa yang dibiarkan mengancam kedaulatan dan keselamatan negara. Tidak boleh pula kita membiarkan rakyat tidak berdosa menjadi korban ancaman terorisme,".
Presiden menginstruksikan agar aparat keamanan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang efektif. Pastikan agar tindakan teroris tidak mudah terjadi.
"TNI juga harus dapat bersinergi dengan Polri, dalam menanggulangi aksi-aksi terorisme di negeri kita. TNI dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, harus mendukung Polri untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme ini. Aktifkan peran Komando Teritorial TNI, dalam menjaga kondisi keamanan di daerah-daerah,". (R018)
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011
