Lansia yang divaksin banyak ditempatkan di kelompok lain, seperti pelayan publik
Batam (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan perbedaan data vaksinasi lansia yang dimiliki pemerintah daerah dengan Kementerian Kesehatan bukan karena adanya manipulasi data.

"Tidak ada manipulasi," kata Gubernur Ansar Ahmad di Batam, Selasa.

Ia mengakui terdapat perbedaan antara data yang dimiliki Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah. Data capaian vaksinasi yang dimiliki Pemprov Kepri lebih tinggi dari yang dipegang pemerintah pusat.

Baca juga: BKKBN minta vaksinasi keluarga di Kepri terus digencarkan

Menurut dia, itu karena pada awal program vaksinasi dijalankan, data lansia digabungkan dengan data umum. Dan itu yang menyebabkan capaian vaksinasi yang dikantongi pemerintah pusat jumlahnya lebih sedikit.

"Lansia yang divaksin banyak ditempatkan di kelompok lain, seperti pelayan publik. Pensiunan PNS tidak masuk kategori lansia tapi masuk kategori pelayan publik. Ustad yang banyak divaksin juga masuk pelayan publik," kata dia.

Baca juga: Kepri dan Singapura perkuat kerja sama di bidang pendidikan teknik

Selain itu, juga terdapat lansia yang tidak memiliki e-KTP yang menerima vaksin COVID-19.

"Bagi kami penting, untuk menjaga kekebalan tubuh dia (lansia), kami suntik juga," kata Gubernur.

Ia juga menduga, masalah teknis menjadi penyebab perbedaan data saat petugas hendak memasukkan dokumen melalui aplikasi.

Baca juga: Kasus aktif COVID-19 di Batam tinggal 4 orang

"Kita di pulau tidak ada sinyal, pakai manual, tidak terinput di PCare," kata dia.

Saat ini pihaknya tengah memverifikasi data kembali, untuk mencocokkan dengan dokumen yang dikantongi pemerintah pusat.

Seiring dengan itu, pihaknya juga mempercepat pelaksanaan vaksinasi lansia agar mencapai 60 persen sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah pusat.

Baca juga: KKP Batam catat 727 kru kapal terkonfirmasi positif COVID-19

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menegaskan penanganan COVID-19 di provinsi yang berbatasan dengan empat negara itu berjalan baik.

"Kalau penilaian kapasitas respons seperti BOR, 'positivity rate', angka kematian, transmisi komunitas semuanya bagus," kata Gubernur.

Baca juga: KKP Kelas I Batam catat 2.668 PMI terkonfirmasi positif COVID-19

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2021