Tokoh agama minta Pemerintah bantu masyarakat sektor mikro informal

id Ppkm darurat, tokoh agama,Habib Zen Umar Smith

Dokumentasi - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) konferensi pers bersama Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen Umar Smith (kanan) usai pertemuan silaturahmi keduanya di Kantor Pusat Rabithah Alawiyah, Jakarta, Sabtu (30/1/2021). ANTARA/ HO-Polri

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Rabitah Alawiyah Habib Zen Umar Smith meminta Pemerintah membantu masyarakat yang bekerja di sektor mikro informal yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Mereka mendesak dibantu karena gantungan hidupnya didapat dari harian. Bantuan mungkin bisa melalui skema bantuan tunai, sembako, bahkan subsidi listrik dan lain sebagainya," ujar Habib Zen dikutip dari siaran pers di Jakarta, Selasa.

Habib Zen menyatakan memahami bahwa dengan PPKM yang dijalankan secara maksimal di lapangan, lonjakan kasus COVID-19 bisa akan diatasi. Namun, di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh melupakan nasib masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor mikro informal, seperti pedagang kecil, pedagang asongan, dan buruh bangunan.

Dia sangat berharap pemerintah segera membuat kebijakan yang memberikan perhatian besar kepada sektor ini karena masyarakat di lapisan ini umumnya memiliki keuangan dan modal sangat terbatas.

"Artinya jika mereka tak diperhatikan di tengah berbagai pembatasan ini akan membuat kehidupannya semakin sulit dan pelik," ujar Habib Zen.

Baca juga: Kapolri pastikan penyaluran bansos PPKM darurat berjalan seluruh polda

Baca juga: LaNyalla dorong anak muda bantu kerja dapur umum selama PPKM darurat


Habib Zen juga menyatakan upaya menjaga keselamatan jiwa bersama dalam kerangka pengendalian COVID-19 di Tanah Air saat ini harus dilakukan secara komprehensif. Artinya, di satu sisi pemerintah melakukan pengetatan atau pembatasan, namun di sisi lain juga memikirkan dampak luas yang ditimbulkan-nya.

Di antara efek nyata yang kini dihadapi masyarakat adalah semakin terbatasnya akses mereka untuk mendapatkan sumber-sumber perekonomian. Bahkan sebagian masyarakat justru kehilangan pekerjaannya sehingga semakin memperburuk nasib mereka.

"Untuk itu, kami berharap pemerintah bisa membuat kebijakan yang seimbang dan matang agar masyarakat bisa tetap sehat, tapi juga tidak kelaparan atau bahkan dihadapkan ancaman kematian," kata Habib Zen.

Pernyataan serupa juga dikatakan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. Dia menilai selama penerapan PPKM darurat banyak warga NU yang terkoyak perekonomiannya. Apalagi, mayoritas warga NU adalah bekerja di sektor mikro informal.

"Mereka tak bisa berbuat banyak. Hanya bisa pasrah dan berharap ada bantuan dari pemerintah lantaran tak bisa bekerja atau pendapatannya anjlok," ujar Gus Yahya, sapaan akrabnya.

Dia berharap apabila pemerintah membuat kebijakan pengendalian COVID-19 pada saat bersamaan juga harus menyiapkan skema program yang bisa membantu nasib masyarakat, terutama golongan kecil.

Menurut dia, banyak model perhatian yang bisa diberikan kepada masyarakat langsung seperti subsidi, bantuan sembako, uang tunai.

"Yang lebih penting adalah bantuan ini harus dikawal agar tidak ada penyimpangan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ucap-nya menegaskan.

Pewarta : Sigit Pinardi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar