Pakar: Masyarakat harus benahi sikap dan tindakan untuk cegah COVID-19

id COVID-19,pencegahan pandemi,sosiologi UGM

Petugas kesehatan memeriksa kesehatan calon penerima vaksin COVID-19 di SMK Negeri 01 Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Rabu (16/6/2021). ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/foc

Jakarta (ANTARA) - Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Sunyoto Usman menilai masyarakat mesti membenahi sikap dan tindakan agar upaya mencegah pandemi COVID-19 bisa berjalan dengan baik.

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Sunyoto Usman dalam keterangannya diterima di Jakarta Kamis, mengatakan ada empat tingkatan dalam menyikapi kasus COVID-19 yakni, pengetahuan, kesadaran, sikap, dan tindakan.

Menurut dia, pengetahuan mengenai COVID-19 sudah tersebar dan kesadaran masyarakat mulai timbul.

"Tapi yang masih harus dibenahi itu kaitannya dengan sikap dan tindakan. Sikap dan tindakan itu level analisisnya sudah komunal. Kalau kesadaran, itu relatif masih individual atau kelompok kecil," kata Sunyoto.

Baca juga: Ganjar koordinasi antarpemprov terkait pasien COVID luar daerah

Sunyoto memberikan contoh bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menurutnya berhasil menciptakan sikap dan gerakan secara komunal di lintas kabupaten/kota dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Misal, kasus di Kudus tapi penanganannya melibatkan dokter dari wilayah lain.

"Sikap dan tindakan itu melibatkan multi stakeholder, sudah pada ruang lingkup yang lebih luas. Kalau hanya bicara kesadaran, masih butuh sikap, dibutuhkan tindakan. Dan itu sifatnya komunal," tuturnya.

Kemudian, dia menilai apa yang telah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lakukan sudah tepat.

"Lintas daerah digerakkan, sudah betul. Jadi tidak hanya tahu saja, tidak hanya sadar saja, tapi melakukan tindakan kerja sama, kolektif, multi stakeholder, lintas daerah," katanya.

Dia menegaskan pencegahan penularan COVID-19 bukan hanya urusan pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan strategis, sedangkan pendekatan secara individual bisa dilakukan kelompok masyarakat.

"Kalau pusat itu kan membuat kebijakan yang strategis, tapi yang penting operasional di tingkat bawah. Kalau pemerintah, ya minimal provinsi untuk menggerakkan operasional di tingkat lokal. Kalau Satgas di tingkat pusat hanya membuat kebijakan strategis, mereka tidak punya instrumen operasional ke bawah," ucapnya.

Sementara itu, dia menilai para pemimpin maupun elite bangsa ini perlu memberikan keteladanan bagi masyarakat agar protokol kesehatan tetap dipatuhi.

"Elite dan tokoh-tokoh masyarakat harus memberikan keteladanan," kata dia

Bupati, camat menurut dia jangan membuat kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan, sebaliknya, membuat contoh baik yang bisa ditularkan pada masyarakat lain. Sunyoto mengatakan hukuman atau sanksi tidak akan efektif menekan kasus COVID-19.

"Harus ada gerakan komunal seperti apa, ada insentif dan disinsentif," kata dia.

Baca juga: Vaksin COVID CureVac hanya efektif 47 persen dalam uji coba fase akhir
Baca juga: Polres Pandeglang adakan vaksinasi bagi masyarakat


Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar