wajib bagi penghuninya menjaga keasrian dan keindahan
Palu (ANTARA) - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengharapkan hunian tetap yang ditempati warga penyintas bencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah jangan sampai menjadi permukiman kumuh.

"Oleh karena itu, hunian yang sudah ditempati seperti huntap di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga Kota Palu wajib bagi penghuninya menjaga keasrian dan keindahan bangunan supaya tetap terlihat rapi," kata Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Sulteng Rezki Agung yang dihubungi, di Palu, Jumat.

Dia mengemukakan, permintaan itu senada dengan apa yang diharapkan Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipodan.

Sebelumnya Jhon Wempi bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR) meninjau sejumlah huntap di Palu, Jumat.

Ia menginginkan Warga Terdampak Bencana (WTB) yang telah menerima kunci agar segera menepati huntap yang sudah dibangun pemerintah.

Baca juga: Pemda terdampak bencana 2018 di Sulteng diimbau atasi persoalan huntap

Ia menjelaskan, agar kawasan permukiman baru tersebut tetap terlihat rapi, maka Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat merencanakan kawasan huntap Duyu menjadi pusat perkebunan anggur skala rumahan dalam rangka mempercantik kawasan itu.

"Menghindari permukiman yang kumuh PUPR juga telah memberikan pedoman pengembangan hunian, melalui fasilitator huntap yang berposko di kawasan tersebut yang juga berfungsi sebagai pusat pelayanan dan pengaduan bagi WTB tinggal di huntap satelit Duyu," ujar Agung.

Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, saat ini sudah ada kurang lebih 188 hunian yang kuncinya sudah diserahkan kepada korban bencana yang berhak menempati huntap tersebut sejak serah terima kunci tahap pertama pada Februari lalu.

Sedangkan 42 huntap lainya masih tersisa, saat ini sedang dalam proses perampungan syarat-syarat utama penghunian.

"Perkembangan penghunian huntap satelit Duyu terus meningkat. Ada pun WTB lainnya sedang menunggu pengembangan hunian mereka," kata Agung menambahkan.

Baca juga: Pemprov Sulteng harap PUPR-BPN selesaikan masalah lahan huntap

Lebih lanjut dijelaskannya, di lokasi relokasi kawasan huntap Duyu, Kementerian PUPR telah membangun kurang lebih 230 unit hunian baru di atas lahan kurang lebih seluas 36 hektare sebagai tempat tinggal permanen korban gempa, tsunami dan likuefaksi Palu 28 September 2018.

"Apa yang disampaikan warga penghuni huntap, mereka merasa sejuk dan nyaman tinggal di huntap dengan komponen rumah Risha, ditambah karena fasilitas pendukung memadai, termasuk air bersih," demikian Agung.

Baca juga: Kementerian PUPR lanjutkan konstruksi 1.005 hunian tetap di Sulteng
Baca juga: Pansus rehab-rekon minta Pemkot Palu evaluasi progres huntap mandiri


Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021