AS membuat perubahan kebijakan setelah pemerintahan mantan presiden Donald Trump menolak untuk berpartisipasi dalam gerakan global itu.
Inisiatif itu dimulai oleh Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 2019 setelah seorang pria bersenjata menewaskan 51 orang di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, sambil melakukan siaran langsung di Facebook saat melancarkan serangan.
Juru bicara pemerintahan Biden Jen Psaki, melalui pernyataan pada Jumat (7/5) malam, mengatakan Amerika Serikat akan bergabung dengan "Seruan Aksi Christchurch untuk Memberantas Teroris dan Konten Ekstremis Kekerasan Daring".
"Melawan penggunaan internet oleh teroris dan ekstremis brutal untuk meradikalisasi dan merekrut adalah prioritas penting bagi Amerika Serikat," kata Psaki dalam pernyataan itu.
"Bergabung dengan koalisi pemerintah dan perusahaan yang telah mendukung Seruan Aksi Christchurch untuk memperkuat tindakan kolektif."
Ardern mengatakan pada Sabtu bahwa AS telah menjadi "mitra yang konstruktif dan terlibat dalam banyak seruan terkait seruan itu sejak diluncurkan" dan pengumuman itu merupakan "formalisasi hubungan itu dan komitmen bagi kami untuk bekerja lebih dekat lagi".
AS menyebut soal perlindungan kebebasan berbicara ketika menolak untuk bergabung dengan kampanye itu pada tahun 2019, dan "tidak akan mengambil langkah yang akan melanggar kebebasan berbicara dan berserikat yang dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS, atau melanggar ekspektasi privasi yang wajar", ujar Psaki dalam pernyataan itu.
Psaki mengatakan AS akan berpartisipasi dalam pertemuan puncak virtual pada 14 Mei.
Sumber: Reuters
Baca juga: Selandia Baru peringati dua tahun pembunuhan massal di Christchurch
Baca juga: Selandia Baru tetapkan penembak Christchurch sebagai entitas teroris
Baca juga: Penembak masjid Selandia Baru bertahun-tahun siapkan aksinya
Presiden kecam keras penembakan masjid di Selandia Baru
Penerjemah: Azis Kurmala
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021
