Koalisi masyarakat Sulbar minta pemerintah bangun huntara

id Bantuan gempa,sulbar,aa

Seorang anak melihat keluar dari tenda tempatnya mengungsi di Stadion Manakarra, Mamuju Sulawesi Barat, Jumat (29/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Tado/foc.

Mamuju (ANTARA) - Koalisi masyarakat sipil di Provinsi Sulawesi Barat meminta kepada pemerintah segera membangunkan hunian sementara (Huntara) untuk pengungsi gempa yang kehilangan tempat tinggal.

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi relawan mahasiswa dan pemuda di Sulbar diantaranya PMII, GMNI, FPPI, Netfid Sulbar, dan relawan Celebes Bergerak menilai proses penanggulangan pasca bencana menuai banyak masalah di Mamuju, Kamis.

Ketua FPPI Pimpinan Kota Mamuju, Irfan sebagai perwakilan koalisi masyarakat Sulbar mengatakan, memasuki tahap transisi menuju pemulihan gempa di Sulbar muncul berbagai problem akibat tidak adanya kebijakan huntara bagi pengungsi, selain itu belum ada bantuan pembangunan kembali pemukiman warga yang rusak akibat gempa.

"Kondisi pengungsian yang memprihatinkan, pemenuhan hak-hak dasar penyintas yang jauh dari standar pelayanan minimum, mengakibatkan korban mulai berjatuhan di tenda-tenda pengungsian," katanya.

Baca juga: Tinggal di tenda darurat, pengungsi gempa di Sulbar masih 8.658 orang

Baca juga: Ikanas-IZI serahkan hunian sementara untuk korban gempa Sulbar


Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah segera membangun huntara kepada pengungsi khususnya hunian yang tidak bisa ditinggali dan memberikan bantuan bagi masyarakat yang rumahnya dirusak gempa.

Selain itu, juga meminta ruang partisipasi publik terhadap penanggulangan bencana dan membuka akses keterbukaan informasi publik dan transparansi terhadap penanggulangan bencana di Sulbar yang sedang berjalan.

Ia juga meminta agar pemerintah melakukan verifikasi faktual kondisi hunian dengan melibatkan langsung partisipasi warga terdampak dan memberikan santunan duka bagi korban meninggal dunia di lokasi pengungsian.

"Pemulihan hak penyintas tanpa adanya biaya pungutan terhadap warga terdampak dan menyediakan kanal aduan penyintas gempa dan mempermudah akses publik terhadap pusat data. Itu adalah kewajiban pemerintah dan harus dilakukan," katanya.

Selain itu ia meminta, pemerintah memaksimalkan pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak-hak dasar lainnya dan memberikan perhatian khusus dan perlindungan semaksimal mungkin terhadap kelompok rentan.

Koalisi masyarakat sipil Sulbar juga meminta, agar pemerintah lebih maksimal dalam melakukan pemulihan fasilitas umum seperti akses jalan, jalur tani, yang berpengaruh langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi penyintas gempa.*

Baca juga: Tugas penanggulangan gempa TNI di Sulbar berakhir

Baca juga: Setelah gempa, Desa Kopeang dan Bela Mamuju terisolasi akibat longsor

Pewarta : M.Faisal Hanapi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar