Polda tahan tersangka mantan bendahara BNN Sumut kasus korupsi

id berita sumut, polda sumut tahan tersangka, berita medan terkini,polda sumut tahan tersangka mantanm bendahara bnnp sumut kasus korupsi

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menahan tersangka SYF, mantan bendahara pengeluaran pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut (ANTARA/HO)

Medan (ANTARA) - Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menahan SYE tersangka mantan bendahara pengeluaran pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi  Sumut,dalam dugaan kasus korupsi sebesar Rp756.530.060 Tahun Anggaran 2017.

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan di Medan, Jumat, mengatakan tersangka tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan dan saat itu diketahui ada sebanyak 36 pembayaran fiktif yang diduga dilakukan oleh SYF.

Ia menyebutkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan tersangka terkait pembayaran atas kegiatan yang sudah dilaksanakan (overlapping)) dan sudah dibayarkan.

Baca juga: KPK sepakati tukar informasi upaya cegah korupsi dengan BNPT-BNN-BPIP

"Terhadap tersangka telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan di RTP Polda Sumut, Kamis (14/1) " ujarnya.

Nainggolan mengatakan penggelapan dana yang dilakukan tersangka, yakni dengan mengajukan permintaan pembayaran fiktif dengan cara membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) atas kegiatan yang sudah dilaksanakan (Pengajuan DRPP Ganda) sebesar Rp756.530.060.

Hal tersebut sesuai dengan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Baca juga: Firli Bahuri: Korupsi dan narkotika sama-sama kejahatan luar biasa

Barang bukti yang diamankan adalah 30 eksemplar dokumen pertanggungjawaban keuangan (Riil), 14 eksemplar dokumen pertanggungjawaban keuangan yang Double Input (ganda), tiga eksemplar dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPM Nihil), dan satu jilid buku kas umum BNN Sumut Tahun Anggaran 2017.

"Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsii Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana," kata mantan Kapolres Nias Selatan itu.

Baca juga: Langkah Pansel Calon Pimpinan KPK ke BNPT-BNN dinilai tepat

Pewarta : Munawar Mandailing
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar