Wapres: Meski telah divaksin, protokol kesehatan tetap harus dipatuhi

id Wapres,vaksin COVID-19,Sinovac,fatwa halal MUI

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat internal terkait vaksin COVID-19 secara virtual dari rumah dinas wapres di Jakarta, Sabtu (9/1/2021). ANTARA/HO-Asdep KIP Setwapres/am.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun nanti telah mendapatkan vaksin COVID-19.

"Jadi memang dua hal itu harus tetap dilakukan; yaitu pertama, masyarakat harus siap divaksin, dan yang kedua, tetap harus menerapkan protokol kesehatan," kata Wapres saat memimpin rapat internal tentang vaksin COVID-19 secara virtual dari rumah dinas wapres di Jakarta, Sabtu.

Wapres juga berharap vaksinasi serentak COVID-19, yang rencananya akan dimulai pada Rabu (13/1), dapat berjalan dengan baik karena hal itu merupakan salah satu upaya efektif untuk menghentikan rantai penyebaran COVID-19 di dalam negeri.

"Jadi, masalah ekonomi dan sosial itu tergantung pada penanganan COVID-19; dan penanganan COVID-19 sekarang, penentunya adalah vaksinasi," tukasnya.

Baca juga: Wapres: Fatwa halal Sinovac membuat masyarakat tenang untuk divaksin

Terkait perkembangan uji klinis vaksin COVID-19 buatan Sinovac, China, BPOM hingga Sabtu belum menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorisation (EUA). Namun demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa unsur dalam vaksin Sinovac tersebut bersifat suci dan halal.

Wapres mengatakan fatwa halal Sinovac tersebut bersifat dependen, artinya penggunaannya tetap harus menunggu EUA dari BPOM.

"Keberlakuan fatwa (vaksin COVID-19) ini masih muallaq, masih tergantung dari BPOM. Fatwa ini sangat diperlukan untuk menenangkan masyarakat," kata Wapres.

Wapres juga mengapresiasi kerja MUI yang cepat dan sigap dalam menguji unsur syariah dan kehalalan vaksin buatan China tersebut.

"Saya, atas nama Pemerintah, menyampaikan terima kasih atas respon cepat MUI yang selama ini sudah mengeluarkan fatwa-fatwa yang mendukung penanganan COVID-19 ini," tambahnya.

Sementara itu, Budi Gunadi berharap dengan adanya fatwa halal dari MUI tersebut dapat meyakinkan masyarakat untuk divaksin COVID-19, sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran Coronavirus tersebut.

"Peran orang-orang yang divaksin itu sebenarnya bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga untuk melindungi umat manusia di seluruh dunia," kata Menkes.

Baca juga: Temui Ma'ruf, Menag koordinasi materi deradikalisasi di rekrutmen ASN
Baca juga: Wapres minta Menag Yaqut aktif lobi Arab soal kepastian haji 2021


Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar