"Hutan rakyat ini memiliki arti strategis karena potensinya yang besar dalam memenuhi kebutuhan bahan baku kayu untuk industri pengolahan kayu nasional," kata Direktur Utama Perum Perhutani, Upik Rosalina Wasrin, di Jakarta, Rabu.
Selain memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan karena mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat, menurut dia, hutan rakyat juga merupakan salah satu implementasi kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang kritis, bersama masyarakat.
BUMN di sektor kehutanan, Rabu, menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah daerah Banten untuk mengembangkan hutan rakyat. Melalui MoU ini, Perum Perhutani bisa menggandeng rakyat untuk langsung terlibat dalam pengembangan Hutan rakyat atau menjalin kerja sama dengan perusahaan daerah.
Namun yang pasti, kata Upik, program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat karena mereka juga masih bergantung pada peran pemerintah, BUMN, dan swasta, terutama dalam permodalan, insentif, dan regulasi yang jelas.
Dikatakannya, potensi pasokan kayu di Jawa dari hutan rakyat saat ini cukup besar. Dari total peredaran kayu yang berasal dari pulau ini sebesar enam juta meter kubik, kata Upik, sekitar lima juta meter kubik di antaranya merupakan kayu dari hutan rakyat.
Untuk mempercepat pengembangan hutan rakyat, Perum Perhutani tahun ini memperoleh tugas dari pemerintah membangun hutan rakyat seluas dua juta haktare.
Khusus untuk Banten, kata Direktur Rehabilitasi dan Usaha Pengembangan Hutan Rakyat Perum Perhutani, Tedjo Rumekso, perusahaan tahun ini berupaya mengembangkan hutan rakyat minimal 500.000 hektare.
Untuk menarik minat rakyat terlibat dalam pengembangan hutan rakyat, menurut dia, Perhutani kini juga menggarap usaha pemasaran produk kayu dari hutan rakyat. "Kita siap menjadi pembeli siaga untuk kayu dari hutan rakyat agar mereka memperoleh harga pasar yang wajar," katanya. (A027/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
