harus ada harmonisasi antara eksekutif dan legislatifJakarta (ANTARA) - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta berharap ada harmonisasi komunikasi politik antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pihak legislatif.
"Yang paling penting sebenarnya harus ada harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, karena kedua lembaga ini harus akur dan sejalan supaya rakyatnya terurus dengan baik dan sejahtera. Itu yang paling penting," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco kepada wartawan, menanggapi tiga tahun kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan, di Jakarta, Jumat.
Baco menganggap koordinasi Anies dengan DPRD DKI Jakarta saat ini masih kurang dan ada kesan Anies sebagai pemilik tunggal Jakarta karena sering membuat kebijakan tanpa koordinasi dengan DPRD DKI.
"Masih banyak yang kurang, dibandingkan ketika kita kunjungan kerja ketika kita ke wilayah lain, kalau yang sekarang ini terkait itu Pak Anies itu terkesan pemilik Jakarta, terkesan, jadi kadang jalan, jalan sendiri saja, tidak koordinasi secara kelembagaan bersama dewan," ucapnya.
Contoh lainnya, lanjut Baco, adalah urusan APBD 2021 yang belum juga belum masuk pembahasan, sementara wilayah lain sudah selesai, minimal sudah pertengahan jalan.
Baca juga: Fraksi Nasdem sebut empat janji kampanye Anies belum terealisasi
"Kan ini berarti tidak ada harmonisasi kelembagaan yang baik. Ya ini juga teguran juga buat pimpinan Dewan dan teguran kepada Pak Gubernur, jangan hanya mementingkan ego pribadi kedua pimpinan ini. Duduklah bareng-bareng mari kita atas nama negara, atas nama rakyat, kedua pejabat penyelenggara negara ini duduk bareng dan jalan bersama, segala sesuatu kan menjadi tanggung jawab kita bersama juga kan," ucapnya.
Lebih lanjut, Baco mengatakan Fraksi Golkar DPRD DKI juga menyoroti janji kampanye Anies berupa rumah DP Rp0, Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter yang menurutnya hingga kini belum kunjung terealisasi.
"Memang faktanya masih ada beberapa yang belum terealisasikan, kayak ITF, pengelolaan sampah sama (rumah) DP Rp 0 kan belum jalan, belum ada kebentuk," ujar Baco.
Baco berharap Anies mampu menyelesaikan seluruh janji kampanyenya. Menurutnya, Anies dapat dianggap sebagai pemimpin amanah apabila mampu menuntaskan janji kampanyenya.
"Tiga hal, satu urusan banjir tuntaskan, kedua pengelolaan sampah tuntaskan, ketiga DP Rp 0 itu. Itu saja, kalau itu bisa selesai maka Pak Anies bisa kita anggap pemimpin yang amanah memenuhi janji-janji politiknya untuk rakyat Jakarta," ucap Baco.
Anies pernah menjelaskan bahwa 23 janji kampanye bermula dari dasar keadilan sosial. Janji-janji kampanye itu kemudian diterjemahkan menjadi KSD atau kegiatan strategis daerah.
Anies mengatakan KSD tersebut kemudian dibuat menjadi program kerja. Menurut Anies, program kerja itu ada yang selesai dalam waktu satu tahun hingga lima tahun masa kepemimpinan.
Anies meyakini 23 janji kampanye yang sudah menjadi KSD itu akan selesai dalam lima tahun masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Anies mengaku dirinya memiliki daftar program mana saja selesai dalam waktu satu hingga lima tahun mendatang.
"Lalu selama lima tahun itu ada yang bisa tuntas tahun pertama, ada yang tuntasnya tahun keempat, tahun kelima. Tapi yang paling penting kita punya matriksnya apa yang selesai kapan," ujar Anies.
Anies dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017.
Di tengah jalan, Sandiaga memutuskan mundur sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Agustus 2018 karena maju Pilpres 2019. Jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta kemudian diisi oleh politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria pada April 2020.
Baca juga: FPKB-PPP minta Anies fokus tangani banjir di sisa masa kepemimpinannya
Baca juga: Fraksi Demokrat minta Anies koordinasi dengan legislatif
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2020
