proses perencanaan pembangunan dengan model berbasis keinginan harus digeser
Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan optimalisasi penggunaan Dana Desa penting diupayakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Kalau dua hal ini kemudian bisa kita optimalisasikan di dalam pelaksanaan pembangunan di skala desa, tentu akan terjadi percepatan yang luar biasa terkait dengan upaya peningkatan SDM dan perekonomian," kata Mendes dalam sebuah arahan setelah melepas 7.488 mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara virtual dari Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Selasa.

Dalam upaya membangun desa, Mendes Halim, atau yang lebih akrab disapa Gus Menteri, menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi warga desa.

Untuk menumbuhkan ekonomi desa tersebut, Kemendes PDTT mendorong kerja sama antar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di kawasan pedesaan guna mendongkrak potensi desa sehingga memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

"Bukan dengan mendirikan BUMDes baru. Tetapi, koneksivitas antar BUMDes atau BUMDes bersama yang dibasiskan atas kerja sama antar desa. Segala produk, potensi unggulan desa, ketika sudah bisa dikelola dari hulu hingga hilir dalam satu kawasan tentu akan memberikan nilai tambah yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan desa," katanya.

Baca juga: Mendes PDTT nilai desa sebagai garda terdepan penerapan normal baru

Baca juga: Mendes nilai pencegahan COVID-19 di desa relatif jauh lebih efektif


Kemendes PDTT, katanya, akan berupaya semaksimal mungkin agar prioritas penggunaan dana desa pada 2021, yang dipayungi oleh Peraturan Menteri Desa (Permendes), memiliki fleksibilitas dan sesuai dengan kebutuhan warga di desa.

"Ini yang masih sering kita hadapi dan ini kita harapkan dengan seluruh mahasiswa KKN, untuk memberikan pendampingan agar perencanaan pembangunan betul-betul didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Pada penyelesaian berbagai permasalahan di masyarakat, bukan didasarkan pada keinginan," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.

Menurut dia, penggunaan dana desa pada beberapa tahun sebelumnya masih didasarkan pada keinginan. Itu terbukti dari belum adanya konektivitas antar satu titik pembangunan dengan titik pembangunan lainnya.

"Itu sangat kita maklumi karena memang kebutuhan yang sangat mendasar dan terlalu banyaknya permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, secara bertahap, proses perencanaan pembangunan dengan model berbasis keinginan harus digeser menuju perencanaan berbasis kebutuhan untuk penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di desa," katanya.

Gus Menteri berharap para peserta KKN yang bertugas di wilayahnya masing-masing, terutama yang ada di desa, dapat memahami apa yang menjadi skala prioritas pembangunan di desa mereka.

"Saya ingin mahasiswa ini betul-betul memahami apa yang menjadi skala prioritas pembangunan di desa, termasuk desa yang ditempati untuk KKN. Mudah-mudahan, apa yang dilaksanakan di lapangan betul-betul mendapatkan respon yang positif dari warga masyarakat desa dan memberikan sumbangsih terbaik untuk kesejahteraan warga masyarakat desa," demikian kata Gus Menteri.

Baca juga: Mendes PDTT: Petani dan buruh tani penerima terbanyak BLT Dana Desa

Baca juga: Mendes: Skala prioritas dana desa harus berbasis kearifan lokal

Pewarta: Katriana
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020