Komisi I DPR RI mengapresiasi upaya Kemlu dalam menjalankan diplomasi Indonesia....Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya mengatakan Komisi I DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memaksimalkan kiprah keanggotaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dia menjelaskan kiprah tersebut terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB 2019-2020 dan Dewan HAM PBB 2020-2022.
"Itu untuk menjaga prinsip multilateralisme serta mengoptimalkan peran di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (UN ECOSOC) 2021-2023 untuk pemulihan sosial-ekonomi pascapandemi COVID-19," kata Riefky saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Luar Negeri RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Baca juga: Anggota DPR Teuku Riefky Harsya tak penuhi pemanggilan KPK
Riefky Harsya mengatakan Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri RI dalam memberikan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri
Menurut Sekjen Partai Demokrat itu, Komisi I DPR RI juga mendorong peningkatan dan penguatan perlindungan WNI, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan anak buah kapal (ABK).
"Komisi I DPR RI mengapresiasi upaya Kemlu dalam menjalankan diplomasi Indonesia terkait 'accessibility' dan 'affordability' terhadap vaksin serta mendorong untuk senantiasa konsisten menekankan pentingnya mendapatkan akses terhadap obat-obatan dan vaksin COVID-19 yang berkeadilan dan dengan harga terjangkau bagi Indonesia," ujarnya.
Menurut dia, Komisi I DPR RI mendorong Kemlu untuk mengevaluasi kontribusi keanggotaan Indonesia di organisasi internasional (OI) terutama untuk mendukung agenda prioritas diplomasi RI ke depan, antara lain agenda "health security" dan pemulihan ekonomi.
Selain itu, Riefky mengatakan, raker tersebut juga mengambil kesimpulan bahwa Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Kemlu terkait Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemlu Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp8,1 triliun.
Baca juga: AHY tunjuk Teuku Riefky Harsya sebagai Sekjen Partai Demokrat
Dia menjelaskan anggaran tersebut dengan rincian untuk program dukungan manajemen sebesar Rp6,5 triliun; program penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian Internasional sebesar Rp11,08 miliar.
Dia mengatakan untuk program perlindungan WNI di luar negeri serta pelayanan publik sebesar Rp225,04 miliar; Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral sebesar Rp950,7 miliar; dan Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional sebesar Rp431,2 miliar.
"Berkenaan dengan itu, Komisi I DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut," katanya lagi.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
