Denny terilih sebagai ketua umum AKPI pada pertemuan 15 konsultan politik dan 17 korespondensi survei publik dari dari Aceh sampai Papua di Jakarta, pada 5 September 2009. Lalu dilanjutkan dengan korespondensi. AKPI kini sudah terdaftar dalam akte Nomor 5, September 2009, dengan Notaris Suprapto SH.
Forum tersbeut sepakat menunjuk Denny JA, PhD sebagai formatur utama dan ketua umum AKPI, periode 2009 - 2012. Denny dipilih karena jasanya membawa profesi konsultan politik ke Indonesia.Ia adalah konsultan politik pertama yang memperkenalkan dan mempraktekan secara terbuka profesi ini.
Denny juga dinilai pantas memimpin asosiasi tersebut karena gigih meluruskan aneka resistensi dan sinisme yang muncul akibat ketidaktahuan banyak kalangan mengenai kerja konsultan politik. Kini profesi konsultan politik mulai diterima dan menjamur.
Tak hanya menjadi konsultan politik yang pertama, Denny JA juga dianggap membuat prestasi yang sangat fenomenal di dunia konsultan politik dalam kurun waktu lima tahun (2004-2009).
Sebagai konsultan politik, Denny memenangkan 15 gubenur, 30 walikota dan bupati, serta ikut membantu terpilihnya presiden SBY dua kali (Pilpres 2004 dan Polpres 2009). Denny JA juga dianggap punya "management skill dan entrepreneurship" yang dibutuhkan untuk memimpin AKPI, mengingat keberhasilannya membangun LSI dan AROPI (Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia).
Denny menjelaskan, AKPI dibentuk mengikuti model asosiasi serupa di Amerika Serikat: AAPC (American Association of Political Consultant) yang sudah berdiri sejak tahun 1969.
Keanggotaan AKPI bersifat individual, bukan lembaga. Keanggotanya juga terbuka untuk aneka pekerjaan (seperti AAPC) mulai dari peneliti, dosen, konsultan media, konsultan politik, staf ahli pemerintah, humas bisnis, bahkan pebisnis percetakan dan baliho. Anggota pertama AKPI adalah 32 praktisi yang ikut bersama mendirikan AKPI pertama kali.
"Dalam waktu dekat, AKPI akan menyusun kepengurusan dan kode etik. Mengikuti AAPC di AS, AKPI juga akan melarang anggotanya memainkan isu primordial atau SARA untuk mencapai kemenangan," katanya.
Menurut Denny, konsultan politik ini ibarat anak bungsu, profesi yang sangat baru, karena itu perlu segera membuat kode etik karena peran konsultan politik semakin dominan dalam pemilu nasional ataupun pilkada.
Di tahun 2005, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipimpinnya adalah satu-satunya organisasi yang secara resmi mendeklarasi sebagai konsultan politik dan sudah memainkan jasanya dengan mendampingi calon gubernur Kepri (Juni 2005), hingga ikut aktif dalam Pilpres 2009. Namun kini di tahun 2009, sudah banyak berdiri konsultan politik serupa.
Konsultan politik sudah tumbuh menjadi profesi baru, yang merupakan anak kandung dari pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, katanya.(*)
Pewarta: Ricka Oktaviandini
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
