Pemerintah Kabupaten Bogor sudah mengeluarkan dana cukup besar untuk membeli beras
Cibinong, Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Ade Yasin mengonfrontir Perum Bulog dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor mengenai aduan kualitas buruk beras bantuan sosial (bansos) yang dibeli Pemkab Bogor dari Perum Bulog.

"Sudah beberapa kali kita konfrontir antara Bulog dan Disperdagin, sampai sekarang masih dalam tahap tindak lanjut," kata Ade Yasin di Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (4/6).

Baca juga: 2.449.590 kilogram beras bansos sudah terdistribusi di Kabupaten Bogor

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor sudah mengeluarkan dana cukup besar untuk membeli beras dari Perum Bulog untuk disalurkan ke masyarakat terdampak pandemi virus corona COVID-19, yakni Rp10.543 per kilogram.

"Secara keseluruhan, Pemkab Bogor menghabiskan dana Rp189,7 miliar lebih untuk membeli 18.000 ton beras yang dibagikan ke masyarakat setiap bulan selama April, Mei, dan Juni 2020," kata perempuan yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.

Baca juga: Bantuan sosial beras Kabupaten Bogor dibagikan bertahap

Menurutnya, Pemkab Bogor juga sudah mengganti beras yang kualitasnya dikeluhkan oleh masyarakat di sejumlah wilayah, dengan beras berkualitas sesuai yang harga yang dipesan Pemkab Bogor.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengaku banyak menerima keluhan terkait bantuan beras dari Pemkab Bogor, yang berkualitas buruk.

"Kan pemda beli dari Bulog. Bukannya minta bantuan. Harganya juga cukup tinggi. Rp10.543 per kilogram. Itu harusnya beras bagus," kata politisi Partai Gerindra itu.

Baca juga: TNI-Polri kawal distribusi bansos beras di Bogor

Menurut Rudy, beras di pasaran dengan harga serupa, seharusnya memiliki kualitas yang sudah cukup baik. Maka sudah semestinya, bantuan berupa 30 kilogram beras per keluarga per bulan selama tiga bulan itu berkualitas baik.

"Nanti kita mau telusuri juga, Bulog mana yang mengirim beras jelek begitu. Pemkab kan sudah beli harganya mahal dan ada nota kerja samanya," tuturnya.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2020