Tujuh kabupaten yang belum menandatangani NPHD tersebut adalah Kabupaten Nabire, Keerom, Waropen, Merauke, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Boven Digul dan Yalimo sedangkan yang sudah menandatangani yaitu Kabupaten Supiori,Mamberamo Raya, Yalimo dan Kabupaten Asmat, kata Irjen Pol Waterpauw, kepada Antara, Kamis.
Baca juga: Polda Papua Barat antisipasi potensi konflik 2020-2021
Baca juga: Wakapolda Papua pastikan kesiapan personel amankan PON dan Pilkada
Baca juga: Bawaslu ingatkan ASN Papua Barat netral pada Pilkada 2020
Mantan Kapolda Sumut yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, pihaknya berharap agar pemda yang akan melaksanakan pilkada segera menandatangani NPHD karena polres harus segera menyusun keperluan untuk pengamanan.
“Mudah-mudahan ketujuh polres yang wilayahnya akan melaksanakan pilkada segera menandatangani NPHD,” harap Waterpauw seraya mengaku, situasi kamtibmas di 11 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada relatif aman.
Agar situasi kamtibmas tetap terjaga pihaknya berharap masyarakat turut serta menjaga dengan tidak mudah terpancing isu yang sengaja dihembus kelompok yang tidak bertanggung jawab.
“Semua elemen masyarakat diminta untuk menjaga kamtibmas agar tetap aman,” harap Irjen Pol Waterpauw.
Pewarta: Evarukdijati
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020
