Humaniora kemarin, dari "Sunda Empire" hingga letusan Gunung Semeru

id Sunda Empire,Gunung Semeru Meletus,Defisit BPJS Kesehatan

Foto Arsip. Gunung Semeru tampak mengeluarkan letusan yang di sertai suara dentuman sangat keras yang terpantau dari Desa Supit Urang, kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Minggu (3/7/2011), ANTARA FOTO/Cucuk Donartono/aa.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita bidang humaniora kemarin (17/1) menjadi perhatian masyarakat mulai dari kemunculan "Sunda Empire" di Bandung hingga letusan Gunung Semeru yang menyemburkan abu setinggi 400 meter.

Setelah kemunculan "Keraton Agung Sejagat" di Purworejo yang mengaku sebagai penerus Kerajaan Majapahit, masyarakat di Bandung juga diramaikan dengan kehadiran komunitas "Sunda Empire".

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung menyatakan "Sunda Empire" sebagai organisasi ilegal yang sudah ditangani oleh Komando Daerah Militer III/Siliwangi.

"Dia tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat sehingga sedang ditelusur. Hampir sama dengan yang di Jawa Tengah," kata Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Bandung Sony merujuk pada kesamaan dengan "Keraton Agung Sejagat" di Purworejo.

Keberadaan "Sunda Empire" diketahui masyarakat melalui unggahan di kanal Youtube Alliance Press Alliance dan menyebar melalui berbagai media sosial yang menampilkan sejumlah orang mengenakan seragam seperti militer.

Letusan Gunung Semeru yang terjadi Jumat (17/1) sekitar pukul 05.53 WIB juga menjadi salah satu berita yang menarik perhatian masyarakat.

Gunung api dengan ketinggisn 3.676 meter di atas permukaan laut di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur itu menyemburkan meletus dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 400 meter di atas puncak.

"Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 9 detik," kata Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM, Hendra Gunawan.

Menurutnya, letusan Gunung Semeru menyemburkan kolom abu yang teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang yang condong ke arah Timur Laut.

Sementara itu, kebijakan pemerintah menaikan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2020 juga masih menyedot perhatian masyarakat.

Berita Fraksi Partai Gerindra DPR mendesak pemerintah meninjau kembali rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan, terutama untuk peserta kelas III, dibaca cukup banyak orang.

"Fraksi Partai Gerindra mendesak pemerintah mengupayakan dana lain untuk menutup defisit BPJS Kesehatan dan tidak hanya mengandalkan kenaikan tarif dari peserta," kata juru bicara Fraksi Gerindra DPR Ruskati Ali Baal saat membacakan rekomendasi yang diserahkan kepada pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1).

Ruskati mengatakan pemerintah bisa mengupayakan dana lain untuk menutup defisit BPJS Kesehatan seperti dengan melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, termasuk membuka kemungkinan dana dari dermawan atau filantropi.

Apabila kenaikan tarif tidak dapat dihindarkan, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar sebagian peserta BPJS Kesehatan kelas III dari kelompok pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang tidak mampu dimasukkan ke dalam penerima bantuan iuran.

"Apabila tidak memungkinkan masuk ke dalam penerima bantuan iuran, sebagian secara sementara dicarikan dana filantropi untuk mendanai kenaikan iuran," katanya.

Fraksi Partai Gerindra DPR menyerahkan rekomendasi kebijakan yang terdiri atas 12 butir terkait permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional Kepada pemerintah.

Rekomendasi kebijakan tersebut diserahkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. 

Pewarta : Dewanto Samodro
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar