Menko PMK yang menghadiri acara rapat koordinasi kepala dinas pendidikan dan kepala lembaga penjamin mutu pendidikan seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu, menjelaskan pembangunan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab bersama.
"Pendidikan keluarga ditekankan oleh Presiden untuk membangun Indonesia maju, yang didukung oleh sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi. Tiga visi Presiden yang memiliki hubungan dengan Kemenko PMK adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia, pembangunan merata dan berkeadilan serta kemajuan kebudayaan yang mencerminkan kepribadian bangsa," kata dia.
Saat ini jumlah keluarga di Indonesia per Maret 2019 adalah sebesar 57.116.000. Dari total jumlah keluarga tersebut, 9,4 persen atau hampir 10 juta keluarga termasuk kriteria keluarga miskin atau sangat miskin. Jika ditambah dengan keluarga yang hampir miskin maka menjadi 16,82 persen.
Oleh karena itu Kemenko PMK berinisiatif untuk menyerang kemiskinan dari hulu yaitu sebelum pasangan membangun keluarga yang diwujudkan dalam program sertifikasi pranikah dengan pembekalan kepada calon pengantin.
Baca juga: Kemendikbud pendidikan keluarga relevan dengan perkembangan zaman
Menko PMK menambahkan, bagi calon pasangan yang akan menikah dan keduanya belum bekerja, sudah diusulkan kepada Presiden bahwa mereka akan diberikan prioritas untuk mendapatkan kartu prakerja sehingga lembaga-lembaga kursus atau pelatihan harus dapat memberikan jaminan pekerjaan bagi calon pengantin. Sementara itu bagi pasangan yang ingin membuka usaha akan dipertimbangkan akses fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) khusus bagi pengantin baru.
Menko PMK juga memberikan apresiasi kepada Mendikbud atas gagasan “Merdeka Belajar” dan mendukung inisiatif Kemendikbud mengangkat gagasan tersebut. Dengan kebijakan ini diharapkan guru dapat lebih fokus pada pembelajaran siswa dan siswa pun bisa lebih banyak belajar, bersikap terbuka dan optimis dalam menyongsong perubahan ini.
Baca juga: Pendidikan keluarga benteng tangkal radikalisme
Selanjutnya, terkait implementasi zonasi, Menko PMK menyambut baik keinginan Mendikbud untuk melanjutkan kebijakan tersebut sekaligus sebagai media untuk membangun pendidikan yang inklusif.
"Sudah sewajarnya sebagai penerus, Mas Menteri perlu melakukan penyempurnaan apa yang sudah saya lakukan. Jadi ini hal biasa dan kita harus siap untuk berubah. Karena hanya satu yang pasti dalam kehidupan ini yaitu perubahan itu sendiri. Jadi kalau kita tidak siap berubah maka kita akan diterjang oleh perubahan tersebut,” ujar Muhadjir.
Baca juga: Bamsoet: Pelibatan keluarga fenomena baru aksi teroris
Menko PMK berpesan kepada para kepala Dinas Pendidikan Kabupaten-Kota serta Propinsi untuk memastikan ketepatan pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan. Dana transfer daerah yang diperkirakan mestinya diganti dengan hal yang pasti. Muhadjir menekankan pentingnya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengawasi pemanfaatan anggaran tersebut.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2019
