Pasca putusan MK, KPU akan ubah PKPU Pilkada 2020

id Pilkada,calon terpidana korupsi, kpu,evi novita ginting manik

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Evi Novida Ginting Manik. (ANTARA / Maria Rosari)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum akan melakukan sejumlah perubahan pada Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2020 pasca MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Uji materi tersebut mengenai syarat mantan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi kepala daerah diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Dengan demikian KPU akan melakukan sejumlah perubahan PKPU pencalonan Pilkada 2020 menyesuaikan dengan substansi Putusan MK tersebut," kata Komisioner KPU Evi Novita Ginting Manik dalam rilisnya, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Komisi II hormati Putusan MK terkait mantan napi korupsi

Menurut Evi, putusan MK itu dapat dimaknai, pada prinsipnya mantan terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Terhadap mantan terpidana sebagaimana kecuali seperti yang diatur itu, artinya tetap memenuhi syarat," kata dia.

Kemudian, bagi mantan koruptor yang telah menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam putusan MK itu kata dia, baru dapat ikut mendaftar sebagai calon kepala daerah jika sudah melewati masa 5 tahun setelah selesainya menjalani pidana penjara.

"Itu pun masih harus mengumumkan secara jujur, terbuka, tentang statusnya sebagai mantan terpidana korupsi," ucapnya.

Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah bunyi pasal 7 Ayat (2) Huruf g UU Pilkada, yakni sebagai berikut:

g. (i) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik, dalam suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif, hanya karena pelakunya memiliki pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, (ii) bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Baca juga: KPU RI tetapkan hasil Pemilu 2019 setelah putusan MK

Baca juga: KIP Banda Aceh segera eksekusi putusan MK


Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar