"Kita mengapresiasi teman-teman mahasiswa dan adik-adik pelajar ataupun elemen masyarakat lain yang melaksanakan aksi hari ini, mereka bisa tertib," kata Kepala Bidang Humas Polda DIY Kombes Pol Yulianto seusai aksi.
Baca juga: Sejumlah rektor di Yogyakarta tidak mendukung aksi #GejayanMemanggil
Baca juga: Ratusan pelajar SMA/SMK di Yogyakarta ikut aksi #GejayanMemanggil2
Pantauan Antara, peserta aksi #GejayanMemanggil2 yang sebagian besar diikuti mahasiswa dan pelajar membubarkan diri mulai pukul 16.00 WIB. Sebagian peserta juga tampak menenteng kantung plastik sembari memunguti sampah di sekitar lokasi aksi.
Menurut Yulianto, selama aksi berlangsung tidak ada laporan kerusuhan atau gesekan di sejumlah titik aksi. Selama aksi itu, aparat melakukan pengalihan arus lalu-lintas menuju pertigaan Colombo. "Alhamdulillah semua kondusif," kata dia.
Saat peserta bubar, seorang orator melalui pengeras suara berpesan kepada para peserta aksi agar bisa kembali ke kediaman masing-masing dengan tertib. Tidak lupa para peserta juga diminta tak membuang sampah sembarangan. "Arahkan kemudian pulang ke tempat masing-masing. buang sampah pada tempatnya," kata orator tersebut.
Baca juga: Presiden Jokowi sampaikan duka cita bagi dua mahasiswa Kendari
Nailendra mengatakan aksi #GejayanMemanggil2 murni mewakili suara mahasiswa dan masyarakat sipil. Ia juga menegaskan bahwa aksinya tidak ditunggangi kelompok kepentingan tertentu. "Ada hoaks-hoaks yang beredar yang mengatakan bahwa gerakan kami ditunggangi oleh HTI, FPI, dan partai oposisi," kata dia.
Menurut Nailendra, aksi #GejayanMemanggil2 memiliki sejumlah tuntutan:
1. Hentikan segala bentuk represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.
2. Tarik seluruh komponen militer, usut tuntas pelanggaran HAM.
3. Mendesak pemerintah pusat untuk segera menanggulangi bencana dan menyelamatkan korban, tangkap dan adili pengusaha serta korporasi pembakar hutan, cabut HGU dan hentikan pemberian izin baru bagi perusahaan besar perkebunan.
4. Mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU KPK.
5. Mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
6. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
7. Merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP dan meninjau ulang pasal-pasal tersebut dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil.
8. Menolak RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Keamanan, dan Ketahanan Siber, dan RUU Minerba.
9. Tuntaskan pelanggaran HAM dan HAM berat, serta adili penjahat HAM.
Baca juga: BEM Unair pertanyakan motif BEM SI tolak ajakan dialog Presiden
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Eddy K Sinoel
Copyright © ANTARA 2019
