Polda Bali melimpahkan tersangka Harijanto Karjadi ke Kejari Denpasar

id Pelimpahan tahap II,Harijanto Karjadi, Kejari Denpasar

Harijanto Karjadi saat dibawa dari Kejari Denpasar menuju Lapas Kerobokan pada Jumat (27/9/2019). (ANTARA/Ayu Khania Pranisitha/2019)

Denpasar (ANTARA) - Kepolisian Daerah Bali melimpahkan tersangka Harijanto Karjadi beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Denpasar pada Jumat (27/9), setelah penyidik Polda Bali menyatakan berkas perkara kasus memberikan keterangan palsu dalam akta otentik dan atau penggelapan sudah lengkap (P21).

"Iya betul, tadi pelimpahan tahap dua, tersangka atas nama Harijanto Karjadi. Sekarang terdakwa ini ditahan selama 20 hari di Rutan Kerobokan terhitung mulai dari 27 September, sampai 16 Oktober 2019," kata Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Denpasar I Wayan Eka Widanta, di Denpasar, Jumat.

Eka Widanta menjelaskan, untuk kasus ini Kejari Denpasar telah menunjuk tiga jaksa penuntut umum, yaitu I Ketut Sujaya, Eddy Arta Wijaya, dan Martinus Tondu Suluh.
Baca juga: Kejari Denpasar musnahkan barang bukti dari 155 berkas perkara

Dalam perkara pidana ini, pada 14 November 2018, telah dibuat oleh notaris I Gusti Ayu Nilawati tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT GWP yang dipimpin oleh Harijanto Karjadi.

Sebelumnya terhadap saham itu, telah menjadi jaminan pada bank sindikasi yang dilakukan oleh Hartono Karjadi dan Harijanto Karjadi.

"Bahwa Tomy Winata setelah membeli piutang PT GWP itu, lalu mendapat informasi dari Desrizal selaku kuasa hukum dari Tomy bahwa ada kejanggalan dalam data PT GWP yang dikeluarkan oleh Kemenkumham karena terdapat nama pengurus dan pemegang saham, yaitu Harijanto Karjadi dan Sri Karjadi," ujar Eka.
Baca juga: Kasus WNA Belanda jual beli satwa telah dilimpahkan ke Kejari Denpasar

Untuk itu, tersangka Harijanto Karjadi disangkakan dalam dugaan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu, dalam akta otentik dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta : Ayu Khania Pranishita
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar