Warga Hambalang Bogor protes pelaksanaan Pilkades

id Protes pilkades bogor, warga hambalang, kabupaten bogor, ade yasin, jawa barat

Sejumlah warga Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melakukan aksi protes di tiga Kantor pemerintahan yang berlokasi di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (17/9/2019). (M Fikri Setiawan)

Cibinong, Bogor (ANTARA) - Ratusan warga Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, melakukan aksi protes di tiga Kantor pemerintahan yang berlokasi di Cibinong, Kabupaten Bogor, atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Koordinator aksi protes, Wildan menyebutkan bahwa aksinya merupakan bentuk penyampaian aspirasi lantaran merasa dicurangi karena calon Kades pilihannya dicoret oleh panitia seleksi (Pansel) Pilkades.

"Kami datang kesini menuntut kepada Bupati untuk turun tangan. Jangan sampai kongkalingkong ini terus merusak pesta demokrasi warga masyarakat, karena kalau ini dibiarkan bisa terjadi benturan atau gesekan yang hebat di masyarakat," ujarnya kepada Antara.

Setelah aksi protes berlangsung, kemudian perwakilan warga didampingi Camat Citeureup melakukan audiensi dengan Asisten Pemerintah Pemkab Bogor dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarajat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor di Aula Rapat Sekretariat Kabupaten Bogor.

Baca juga: Polresta Tangerang terjunkan 3.000 petugas amankan pilkades

Baca juga: Pembentukan panitia pilkades di Kudus ditargetkan selesai September

Baca juga: Bupati Rejang Lebong tunjuk belasan penjabat Kades


"Intinya kami meminta benih-benih yang akan menyebabkan perselisihan di masyarakat ini harus dihentikan. Ini semua kita lakukan untuk semua warga masyarakat, khususnya untuk menjaga stabilitas dan kemajuan Kabupaten Bogor," kata Wildan.

Menanghapi hal itu, Asisten Pemerintah (Aspem) Kabupaten Bogor, Reinaldi mengatakan bahwa uji seleksi yang dilakukan oleh Pansel Pilkades sudah selesai. Ia menyebutkan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Ia meminta warga menyertakan bukti-bukti pelanggaran yang diperotes. Sehingga bisa dijadikan landasan pemerintah untuk melakukan uji tes kembali.

"Kalau dari forum ini bisa melakukan penguatan bukti yang bisa membuktikan mencederai sebelum hari kamis (19/9) sampai pukul 24.00 WIB, kami akan monitor terus dn siap memfasilitasi keinginan atau harapan warga," kata Reinaldi.

Pewarta : M Fikri Setiawan
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar