Bisa dihitung anak-anak nelayan yang mau melaut
Jakarta (ANTARA) - Komunitas Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara berharap pembangunan di kawasan itu dapat dilanjutkan karena kondisinya saat ini jika menggantungkan hidup dari laut semakin sulit.

"Kami ingin hidup lebih baik. Melaut saat ini semakin sulit sementara anak-anak kami banyak yang butuh kerja. Kami harap ada upaya agar banyak lapangan kerja buat keluarga nelayan seperti kami," ujar Ketua Komunitas Nelayan Muara Angke, Diding Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diding bercerita, saat ini makin banyak dari anak keluarga nelayan yang enggan bekerja di laut.

Baca juga: Nelayan Muara Angke keluhkan tangkapan kurang akibat tumpahan minyak

Selain pendapatan yang tidak pasti, anak-anak nelayan juga ikut terpengaruh dengan perubahan zaman.

Informasi yang mudah diakses dan pergaulan yang makin terbuka menjadikan wawasan anak-anak muda Angke juga makin luas.

"Bisa dihitung anak-anak nelayan yang mau melaut. Banyak yang pilih kerja di pusat perbelanjaan atau perkantoran yang ada di sekitar Angke ini," ujarnya menambahkan.

Tentang proyek pembangunan Pulau Bersama yang saat ini terhenti, H. Sugianto, seorang tokoh masyarakat Muara Angke, menilai jika mandegnya proyek pulau itu justru merugikan masyarakat nelayan.

"Jika tidak dibangun lagi, urukan pasir reklamasinya yang sudah sangat luas tidak bisa dihilangkan. Kami warga Angke lebih berharap proyek ini dilanjutkan seperti rencana Gubernur Anies agar bisa menyediakan lapangan kerja," kata Sugianto.

Sebelumnya Real Estate Indonesia (REI) mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melanjutkan pembangunan di pulau hasil reklamasi.

Hal itu dinilai banyak dampak positif yang akan muncul dari pembangunan di pulau reklamasi.

Pertama, pemerintah akan mendapatkan pemasukan dari pajak. Kedua, penyerapan tenaga kerja, dan ketiga munculnya perekonomian baru.

“Dengan beroperasinya properti-properti di pulau reklamasi, akan meningkatkan pendapatan, baik langsung maupun tidak langsung sehingga menggerakkan perekonomian,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI, Bambang Eka Jaya, beberapa waktu lalu.

Selain itu, akan banyak penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat, termasuk masyarakat pesisir di utara Jakarta.

“Kita anggap satu ruko punya 10 staf, itu artinya jika ada seribu ruko maka akan menyerap 10.000 lapangan kerja. Itu belum termasuk gedung-gedung dan rumah-rumah baru,” ujar Bambang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, negara akan diuntungkan dari sisi pajak atas pembangunan pulau reklamasi.

"Jadi, ketika kawasan ini (pulau reklamasi) berkembang, kegiatan perekonomian tumbuh, maka pendapatan negara meningkat," kata Anies.

Selain soal pendapatan pajak, menurut Anies Pemprov DKI juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan pulau reklamasi dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan publik.

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019