Surabaya (ANTARA) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Jawa Timur mendorong supaya penyelesaian kasus rasial yang terjadi di asrama mahasiswa papua di Jalan Kalasan Surabaya Jawa Timur beberapa waktu yang lalu, secara transparan.

Sahura dari LBH Surabaya saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin mengatakan, proses penindakan peristiwa ini harus dibawa ke peradilan umum.

Baca juga: Polisi tangani dua kasus berbeda terkait Asrama Papua

Baca juga: Gubernur Jatim siap tuan rumah silaturahim selesaikan persoalan Papua


"Hal itu supaya tercipta akuntabilitas dan juga transparansi peradilan," katanya di sela diskusi bertajuk mendorong penanganan kasus kejahatan rasial terhadap mahasiswa Papua Surabaya yang transparan, akuntabel dan berkeadilan di Kantor LBH Surabaya.

Ia mengatakan, pihaknya mendorong penanganan kasus kejahatan rasial ini secara terbuka melalui peradilan umum agar tercipta transparansi, akuntabel dan berkeadilan.

"Kasus rasial, pelaku rasial harus diadili proses penindakan peristiwa peradilan umum terciptanya akuntabilitas dan peradilan kalau militer diakses korban dan masyarakat," katanya.

Baca juga: Kasus persekusi mahasiswa Papua tak lepas dari masalah HAM

Baca juga: Risma : Mahasiswa Papua sering dilibatkan kegiatan Pemkot Surabaya


Pada kesempatan yang sama, Moh. Choirul Anam selaku Komisioner Komnasham RI mengatakan apapun itu kalau menggantikan menggantikan identitas manusia dengan binatang merupakan perilaku rasial.

"Kami meminta kepada masyarakat di Surabaya, Malang dan juga Jawa Timur untuk memberikan kehangatan kepada masyarakat Papua supaya bisa mencegah keterangan yang sekarang ini terjadi di Papua," katanya.

Intinya, kata dia, kalau sedang guyon dengan menggantikan identitas manusia menjadi hewan kalau bisa dihindari, karena itu sudah masuk tindakan rasial.

"Masih banyak materi guyonan tanpa harus menggunakan rasial," katanya.

Pihaknya juga sudah bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk memperdalam kasus ini, supaya segera diselesaikan.

"Salah satunya dengan mengajak warga papua itu dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Jangan sampai mereka merasa asing dengan lingkungan di Surabaya atau dimanapun tempatnya," katanya.

Baca juga: FKPPI tegaskan tidak terlibat peristiwa Kalasan

Baca juga: FKPPI copot keanggotaan Tri Susanti, korlap aksi ormas Surabaya

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019