Sebelum gejolak politik ini terjadi, Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi kepada Sudan sejak 20 tahun lalu.
"Akibatnya, berbagai infrastruktur di Sudan banyak yang rusak karena tidak adanya perawatan," ujar Duta Besar Sudan untuk Indonesia Elsiddieg Abdulaziz Abdalla dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan pemerintahan transisi juga akan melakukan berbagai reformasi antara lain di bidang hukum, pelayanan publik, ekonomi, dan sebagainya.
Hal tersebut dilakukan untuk menarik investasi dan kepercayaan dari luar negeri sebagai upaya memulihkan perekonomian Sudan.
"Masalah Sudan sangat rumit dan banyak sehingga kami meminta bantuan dari komunitas internasional, termasuk Indonesia," ujar Dubes Elsiddieg.
Ia mengharapkan komunitas internasional dapat membantu Sudan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengucurkan dana investasi.
"Sekitar 45 persen pemuda di Sudan belum mendapatkan pekerjaan meskipun mereka lulusan universitas. Jadi ketika ditanya ke pemuda Sudan apa yang mereka inginkan? Mereka menjawab pekerjaan," ujar Dubes Elsiddieg.
Selain itu, ia mengharapkan bantuan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia maupun negara-negara pemberi utang untuk membantu Sudan terlepas dari lilitan utang.
Hal tersebut dilakukan untuk memulihkan perekonomian Sudan secepatnya.
"Meskipun itu sulit, kami sangat membutuhkan dukungan internasional," ujar Dubes Elsiddieg.
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Eliswan Azly
Copyright © ANTARA 2019
