Kelompok-kelompok protes di Sudan serukan pemogokan mulai Selasa

id Koalisi Sudan,Pemogokan di perusahaan,Tekanan terhadap militer

Rakyat Sudan tetap menggelar protes di jalan guna menuntut Dewan Peralihan Militer (TMC) menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. (Anadolu Agency)

Khartoum (ANTARA) - Koalisi kelompok-kelompok oposisi dan unjuk rasa di Sudan pada akhir pekan ini menyerukan pemogokan dua-hari di perusahaan-perusahaan pubik dan swasta pekan depan sebagai bagian tekanan terhadap para pemimpin militer agar menyerahkan kekuasaan kepada pihak sipil.

Pengumuman itu, yang dikeluarkan dalam pernyataan yang disebarluaskan di media sosial, tersiar setelah pembicaraan antara Dewan Peralihan Militer (TMC) dan aliansi kelompok-kelompok protes mengenai komposisi sebuah badan yang berdaulat untuk memimpin negara itu selama transisi tiga-tahun menuju demokrasi.

Pembicaraan dimulai kembali pada Selasa pagi dan tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk dimulainya kembali, tetapi sumber-sumber mengatakan kontak-kontak terus berlangsung di tingkat bawah yang berusaha mencapai kompromi.

Bulan lalu militer Sudan menggulingkan Presiden Omar al-Bashir setelah aksi protes selama beberapa bulan menentang kekuasaannya selama tiga dekade. Militer sudah berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang terpilih setelah kurun waktu transisi.

Sudan, salah satu negara terbesar di Afrika, mempunyai peran penting bagi usaha-usaha untuk membawa stabilitas ke kawasan  penting yang terbentang dari Tanduk Afrika ke Libya.

Dalam pernyataan di media sosial, Deklarasi Kekuatan Perubahan dan Kebebasan (DFCF) menyerukan unjuk rasa mulai di perusahaan-perusahaan swasta dan publik yang mencakup berbagai sektor profesional mulai Selasa.

"Pemogokan akan berlanjut selama dua hari, dan melibatkan aksi-aksi di alun-alun di ibu-ibu kota negara bagian dan nasional," demikian pernyataan itu.

Dewan Peralihan Militer telah menyerukan pembentukan satu pemerintahan sipil yang beranggota para teknokrat. Juga dikatakan pihaknya siap berbagi kekuasaan dengan orang-orang sipil dalam badan berdaulat peralihan tetapi telah menuntut kendali keseluruhan badan itu.

Seorang wakil dari Gerakan Persamaan dan Keadilan (JEM) di DFCF mengatakan kedua pihak mempelajari proposal-proposal untuk memecah kebuntuan, termasuk rotasi kepresidenan, dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh mayoritas dua-pertiga daripada mayoritas semata, dengan menambahkan sebuah kesepakatan harus sudah dicapai pada Selasa depan.
.
Sumber: Reuters

Pewarta : Mohamad Anthoni
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar