KT HAM PBB: Pasukan Myanmar harus hentikan "tindakan keras yang kejam"

id komisaris tinggi HAM PBB Michelle Bachelet,unjuk rasa myanmar,kudeta militer myanmar

Personel militer berjaga di titik pemeriksaan di jalan yang menuju kompleks gedung Parlemen di Ibu Kota Naypritaw, Myanmar, Senin (1/2/2021). Junta Militer Myanmar yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing mengumumkan pengambilalihan kekuasaan dan pemberlakuan status darurat nasional selama setidaknya satu tahun. (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj)

Jenewa (ANTARA) - Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB) Michelle Bachelet meminta pasukan keamanan Myanmar untuk menghentikan "tindakan keras mereka terhadap para pengunjuk rasa damai".

"Militer Myanmar harus berhenti membunuh dan memenjarakan para pengunjuk rasa," kata Bachelet, Kamis. Ia mengutuk penggunaan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa damai di seluruh negeri, tempat ratusan orang terluka.

Ia juga mendesak militer Myanmar untuk membebaskan orang-orang yang ditahan secara tidak sah sejak kudeta 1 Februari 2021.

Bachelet mengatakan bahwa lebih dari 1.700 orang telah ditahan secara sewenang-wenang dan penangkapan terus meningkat. Mereka termasuk 29 jurnalis yang ditangkap dalam beberapa hari terakhir, beberapa dituduh menghasut untuk menentang atau menghadiri pertemuan yang melanggar hukum.

Sedikitnya 54 orang tewas oleh polisi dan tentara Myanmar sejak kudeta, tetapi jumlah kematian sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, kata Bachelet dalam pernyataan. Ia menyebut angka tersebut, yang telah diverifikasi oleh kantornya.

Tentara dan polisi dilaporkan melakukan penggeledahan dari pintu ke pintu dan menangkapi orang-orang, beberapa di antaranya menghilang ke dalam tahanan tanpa keluarga mereka diberi tahu tentang keberadaan mereka, kata Bachelet. Praktik seperti itu dikenal sebagai penghilangan paksa.

Bachelet mendesak para pejabat Myanmar yang telah bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil untuk mendukung upaya meminta pertanggungjawaban para pemimpin militer atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius, melalui penyelidikan dan proses PBB di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Sumber: Reuters

Baca juga: Tentara Myanmar gunakan TikTok untuk ancam pengunjuk rasa

Baca juga: Tolak perintah junta, tiga polisi Myanmar cari perlindungan ke India

Baca juga: AS desak Myanmar bebaskan wartawan yang ditangkap saat meliput

Baca juga: Perusahaan Jepang dipantau terkait dengan bisnis militer Myanmar

RI minta Myanmar hormati dan patuhi Piagam ASEAN


Pewarta : Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar