Delapan gedung dibeli untuk kantor perwakilan Indonesia di LN

id pembelian delapan gedung,kemlu,perwakilan Indonesia,komisi I DPR RI

Suasana rapat kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung Nusantara 2, Jakarta, Rabu (11/9/2019). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI membeli delapan gedung di sejumlah negara untuk kantor perwakilan di luar negeri.

Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di hadapan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat kerja bersama di Gedung Nusantara 2, Jakarta, Selasa.

Gedung yang dibeli terletak di sejumlah kota, di antaranya Lisabon, Portugal; Athena, Yunani; London, Inggris; Johor Baru dan Kuching, Malaysia; dan Warsawa, Polandia.

Sementara itu, Retno menyampaikan pihaknya juga masih berupaya menyelesaikan proses pembelian gedung di Phnom Penh, Kamboja; Moskow, Rusia; Ankara, Turki; dan Amman, Yordania.

"Ingin saya sampaikan masalah pembelian gedung dalam waktu hampir lima tahun terakhir sebagaimana janji kita ke Komisi I, kita akan berusaha membeli gedung-gedung yang masih kita sewa," kata Retno ke hadapan peserta rapat.

Ia menyampaikan masih ada pembelian beberapa gedung yang belum tuntas karena terkendala prosedur cukup panjang dari negara setempat.

"Proses (pembelian, red) bisa cepat, tetapi karena regulasi setempat jadi lama. Misalnya, proses pembelian gedung untuk KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia, red) di Moskow proses internalnya dari Pemerintah Rusia cukup makan waktu lama," terang Retno.

Terkait isu itu, Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty mengusulkan agar salah satu gedung milik Pemerintah Indonesia di Moskow dapat diperuntukkan sebagai bangunan untuk kegiatan sosial.

"Harapannya, itu bisa jadi Indonesia House. Itu ide bagus yang bisa dinegosiasikan dengan Pemerintah Russia," kata Evita ke Menlu Retno.

Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menlu Retno berlangsung selama kurang lebih lima jam. Selama tiga jam pertama, Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais --yang memimpin rapat menyatakan pertemuan terbuka untuk umum.

Namun pada dua jam terakhir, rapat itu dinyatakan tertutup, karena Menlu Retno meminta agar sejumlah isu seperti masalah Papua, Palestina, dan penjelasan detail tentang pencalonan ke Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dibahas dalam forum terbuka.

Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar