Saksi Ahli Ringankan Terdakwa Ketua REI Surakarta

Pewarta : id Saksi Ahli, Terdakwa, Ketua REI Surakarta

Ketua Real Estate Indonesia Kota Surakarta Antonius Hendro Prasetyo menunjukkan barang bukti terkait kasus dugaan penipuan aparpemen M-Icon milik PT Anggoro Jaya. (Foto: ANTARAJATENG.COM/Bambang Dwi Marwoto)

Solo, ANTARA JATENG - Saksi ahli yang dihadirkan untuk menyampaikan pendapatnya soal kasus penipuan jual-beli apartemen M-Icon milik PT Anggoro Jaya, meringankan terdakwa Ketua Real Estate Indonesia Kota Surakarta Antonius Hendro Prasetyo pada sidang di Pengadilan Negeri Surakarta, Selasa.

Menurut saksi ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang Prof. Mahmutarom, SH yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa, terdakwa statusnya sebagai agen pemasaran apartemen M-Icon milik PT Anggoro Jaya, milik Wisnu Tri Anggoro, bertugas memasarkan kepada calon pembeli atau konsumennya.

Mahmutarom mengatakan sebagai agen jika sudah menemukan calon pembeli apartemen dan kemudian pertemukan kepada pengembang atau pengelola proyek atau PT Anggoro Jaya, milik Wisnu Tri Anggoro, maka tugas mereka sudah selesai.

Calon pembeli dan pengembang membuat surat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) yang dikeluarkan oleh PT Graha Anggoro Jaya, karena lahan atau proyek belum dikerjakan.

Meskipun, calom pembeli sudah menyetorkan sejumlah uang pembelian apartemen ke pihak agen atau terdakwa, tetapi jika uang sudah disetorkan ke pihak pengembang, maka seharusnya yang dituntut pemilik proyek bukan agennya.

"Tugas agen sudah selesai setelah mereka mempertemukan antara calon pembeli dan pengembang, kemudian dikeluarkan surat PPJB itu," kata saksi ahli Mahmutarom saat menjawab pertanyan Ketua Majelis Hakim Agus Iskandar, sedangkan Jaksa Penuntut Umum, Herawati.

Namun, kata saksi, jika terdakwa sebagai agen pemasaran apartemen tidak menyetorkan uang dari calon pembeli atau korban kepada pengembang atau pihak pengelola proyek, maka dia, dapat dikenai pasal tindak pidana penipuan.

"Pihak agen sudah menyetorkan uang dari calom pembeli ke pengembang. Namun, pengembang belum melaksanakan apa yang harus dikerjakan atau membangunan apartemen, maka yang bertanggung jawab adalah pengembang atau pemilik proyek," tuturnya.

Saksi kedua Suhartono ahli perumahan mengatakan pihak pengembang baik apartemen, gedung maupun rumah tinggal langkah pertama yang dialkukan mengajukan izin tata kota apakah lahan ini, dapat didirikan tempat pemukiman atau tidak.

Jika diizinkan, pengembang langsung membuat rencana pembangunannya, dan setelah itu, dapat melakukan pemasaran melalui agen yang dipercaya oleh pengembang.

"Saya juga pelaku sebagai pengembang baik apartemen, rumah, maupun gedung-gedung. Pengembang dapat memasarkan rencana pembangunan apartemen sambil menunggu perizinana turun. Pengembang menunggu izin turun sekitar satu tahun lamanya, sehingga mereka juga memasarkan rencana pembangunan rumah misalnya," papar Suhartono yang juga sebagai Sekretari DPD KEI Jateng.

Menurut dia, pengembang memasarkan unit apartemen dapat bekerja sama dengan pihak agen melalui kesepakatan perjanjian kerja. Jika sudah menemukan calon pembeli mereka dapat mempertemukan kedua belah pihak atau calon pembeli dengan pengelola untuk menentukan pernjanjian dalam PPJB jika objek belum dilaksanakan.

Oleh karena itu, kata saksi yang bertanggung jawab belum dilaksanakan pembangunan unit di lapangan merupakan pihak pengembang atau pemilik proyek, karena mereka belum melaksanakan kewajibannya dengan membangun unit apartemen milik calon pembeli.

Ketua Majelis Hakim Agus Iskandar kemudian akan melanjutkan sidang masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Surakarta, pada Selasa (21/11).

Terdakwa Antonius Hendro Prasetyo sebelumnya didakwa oleh jaksa penuntut umum, dugaan kasus penipuan dengan korban warga asing, Kim Yum Tae, yang tertarik membeli apartemen di Sleman, harganya lebih murah senilai Rp481 juta per unit.

Kim kemudian menyetorkan uang melalui transfer ke terdakwa dan kemudian disetorkan ke PT Anggoro melalui nomor rekeningnya. Uang disetorkan dari korban setelah diterima kemudian diberikan surat PPJB yang dikeluarkan oleh PT Graha Anggoro Jaya pada 18 Maret 2015.

Namun, korban setelah melakukan pengecekan di lapangan pihak pengembang belum melaksanakan pembangunan itu, hingga sekarang. 
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar