Peserta Pilkada versus "Kotak Kosong"

id peserta pilkada versus kotak kosong

Peserta Pilkada versus

Contoh surat suara pada pilkada serentak tahap kedua, 2017, yang diikuti satu pasang calon (kiri). Sebelumnya, pada pilkada serentak tahap pertama, 2015, terdapat istilah "setuju" dan "tidak setuju". (Foto:ANTARAJATENG.COM/Akhmad Nazaruddin Lathif; A

Semarang, ANTARA JATENG - Komisi Pemilihan Umum pada pemilihan kepala daerah serentak, 15 Februari 2017, tidak lagi menggunakan istilah "setuju" atau "tidak setuju" seperti surat suara pilkada serentak tahap pertama (2015) yang pesertanya satu pasangan calon.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 11A, surat suara pada pemilihan satu pasangan calon memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar atau lebih populer dengan istilah "kotak kosong".

Tidak pelak lagi, masyarakat yang mempunyai hak pilih di 10 daerah (delapan kabupaten dan dua kota) yang menggelar pilkada pada tahun ini cukup mencoblos salah satu kolom itu. Surat suara ini tentunya berbeda dengan masyarakat yang akan memilih satu kontestan di antara sejumlah pasangan calon di 91 arena pilkada (tujuh provinsi, 68 kabupaten, dan 16 kota).

Kesepuluh kabupaten/kota di antara 101 daerah yang akan menggelar pilkada serentak tahap kedua itu, yaitu Kabupaten Pati (Jawa Tengah), Kota Tebing Tinggi (Sumatera Utara), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Landak (Kalimantan Barat), Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Buleleng (Bali), Kabupaten Maluku Tengah (Maluku), Kabupaten Halmahera Tengah (Maluku Utara), Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), dan Kota Sorong (Papua).

Khusus di Pati, delapan dari sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pati mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Haryanto-Syaiful Arifin. Delapan partai itu, yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, PKS, Hanura, dan PPP.

Sementara itu, Partai NasDem tidak memiliki peluang atau tidak memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017. Parpol ini dalam Pemilu 2014 meraih empat kursi, sementara syaratnya adalah 20 persen dari 50 kursi (10 kursi) DPRD Kabupaten Pati.

Muncul Perlawanan

Kendati delapan parpol yang menguasai 46 kursi DPRD Kabupaten Pati mengusung pasangan Haryanto-Syaiful Arifin, di tengah masyarakat muncul perlawanan. Bahkan, di antara sejumlah pendukung kotak kosong, terdapat sejumlah kader dari partai pengusung kontestan itu.

Misalnya, Jumadi. Dia rela mengundurkan diri sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Wisata DPC PDI Perjuangan Pati, kemudian bergabung dengan pendukung kotak kosong.

Jumadi menilai calon tunggal memunculkan kesan matinya demokrasi di Pati, termasuk di PDI Perjuangan yang sebenarnya memiliki kader-kader potensial.

"Ketika rakyat tidak puas dengan calon tunggal yang juga petahana (incumbent), boleh memilih kotak kosong," kata pendukung kotak kosong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017, Jumadi, di Semarang, Sabtu (28/1).

Bahkan, dukungan kotak kosong juga datang dari politikus PKB Pati Roihan.

"Semuanya, yakni 21 PAC PKB di Pati, sudah menandatangani pengajuan rekomendasi Budiyono sebagai calon. Apalagi, beliau juga kader PKB. Namun, tiba-tiba PKB Pati mendukung calon tunggal," katanya.

Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Pati itu pun memaklumi jika mayoritas atau hampir 80 persen warga Pati kecewa dengan PKB sebab partai ini berpeluang mengajukan satu pasangan calon lagi jika berkoalisi dengan NasDem.

Mayoritas warga PKB Pati, kata Roihan, juga mendukung kotak kosong sehingga keberadaan calon tunggal pada pilkada di Pati hanya bisa mengambil gerbong dari PKB. Namun, tidak demikian dengan penumpangnya.

"Saya ini loyal dengan partai. Semenjak PKB lahir, saya mengawali dari pengurus ranting, PAC, juru kampanye, hingga di DPC. Namun, partai yang tidak berkomitmen," kata Roihan yang juga siap mundur dari DPC PKB.

Buat Apa Golput

Para pendukung kotak kosong yang mengatasnamakan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) Pati memunculkan berbagai frasa: "Buat Apa Golput Kalau Ada Kotak Kosong"; "Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun, Turut Berdukacita atas Matinya Demokrasi Pati"; "Suara Kotak, Suara Rakyat"; "Jangan Golput, Pilih Kotak Kosong".

Sebelumnya, pada hari Kamis (26/1), para pendukung kotak kosong membubuhkan ribuan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 400 meter yang terbentang mulai Jalan Pemuda hingga Jalan Sudirman Pati. Di antara mereka, ada yang mengenakan kaus bertuliskan "Buat Apa Golput Kalau Ada Kotak Kosong".

Ajakan jangan golput dan pilih kotak kosong ini sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat setempat bahwa mereka yang tidak mencoblos bukan berarti mereka menambah jumlah suara kotak kosong.

Di lain pihak, partai pengusung Haryanto-Syaiful Arifin, tidak boleh menganggap enteng para pendukung kotak kosong. Sebaliknya, berjuang untuk memenangkan pasangan itu supaya meraih lebih dari 50 persen, atau setidaknya 50 persen plus satu suara sah.

Jika perolehan kurang dari 50 persen suara sah, pilkada akan digelar kembali pada tahun 2018. Kendati demikian, pasangan calon yang kalah masih ada kesempatan maju pada pilkada berikutnya.

Bila melihat peta politik menjelang hari-H pencoblosan, 15 Februari 2017, akankah kursi Bupati Pati diduduki penjabat hingga 2018 atau Haryanto tetap berada di kursi itu hingga lima tahun ke depan? Semua terpulang kepada rakyat Pati.

Oleh karena itu, seyogianya masyarakat di Pati dan 100 daerah lain yang menggelar pilkada serentak di Tanah Air mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) pada hari Rabu (15/2), kemudian mematuhi tata cara pencoblosan agar suaranya sah.
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar