Kejanggalan APBD Kudus 2018 Dilaporkan ke Gubernur

id apbd kudus 2018,gubernur

Kejanggalan APBD Kudus 2018 Dilaporkan ke Gubernur

Kudus, ANTARA JATENG - Anggota DPRD Kudus, Jawa Tengah, melaporkan dugaan terjadinya sejumlah kejanggalan selama pembahasan Rancangan APBD 2018 hingga menjadi Peraturan Daerah tentang APBD 2018 kepada Gubernur Jateng.

Menurut Anggota Badan Anggaran DPRD Kudus M. Nur Khabsyin di Kudus, Selasa, dugaan kejanggalan selama pembahasan APBD 2018 dilaporkan ke Gubernur Jateng pada Jumat (8/12).

Lewat surat tertanggal 7 Desember 2017 yang disampaikan kepada Gubernur Jateng itu, Khabsyin juga menjelaskan, bahwa dirinya menolak mengikuti paripurna karena komisi A DPRD Kudus tidak pernah membuat dan membahas konsep legal (legal drafting) rancangan berita acara persetujuan RAPBD Kabupaten Kudus tahun 2018 dan rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan atas Ranperda APBD 2018.

Ia berharap, sehubungan dengan adanya penyimpangan dalam pembahasan RAPBD tersebut, Ranperda APBD Kudus tahun 2018 yang sudah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD Kudus dikembalikan untuk dibahas lagi karena masih bermasalah.

Melalui surat yang ditujukan kepada gubernur, Khabsyin menjelaskan, kejanggalan yang terjadi.

Di antaranya, ada kenaikan pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dengan total Rp63,3 miliar.

Selain itu, kata dia, ada juga kenaikan belanja sebesar Rp62,8 miliar dan adanya kenaikan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp21 miliar.

Anggaran tersebut, kata Khabsyin yang merupakan politisi dari PKB itu, tidak pernah dibahas dalam rapat yang sah, baik rapat komisi maupun Banggar.

Ia juga mempertanyakan, kenapa masih ada anggaran sebanyak itu, sementara permintaan untuk anggaran kartu identitas anak (KIA) sebesar Rp3,5 miliar yang sudah disetujui banggar justru oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disebutkan tidak ada anggaran lagi.

"Melihat anggaran yang tidak jelas tersebut, kami menganggap sebagai anggaran siluman karena tidak dimasukkan melalui proses yang sah," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono menjelaskan, bahwa penyusunan APBD 2018 sudah sesuai dengan risalah komisi di DPRD Kudus, sehingga tidak ada istilah dana siluman.

"Artinya, komisi tentu mengetahui dan ditunjukkan dengan ditandatanganinya risalah komisi DPRD Kudus hasil pembahasan," ujarnya.

Untuk belanja dan SILPA, kata dia, semula dalam pembahasan RAPBD 2018 mengalami defisit sebesar Rp277 miliar, karena dari hasil pembahasan komisi ada penambahan kegiatan di setiap komisi.

Selanjutnya, kata dia, dilakukan rasionalisasi atau pengurangan kegiatan agar antara pendapatan dan belanja bisa sesuai.

"Salah satu upayanya, yakni adanya pendapatan sebesar Rp41,7 miliar yang didapat dari berbagai sumber pendapatan, terutama setelah ada kejelasan dari Pemerintah Pusat soal bantuan keuangan," ujarnya.

Akhirnya, kata dia, defisit anggarannya tersisa sebesar Rp21 miliar, kemudian ditutup dengan SILPA Rp21 miliar.

"Angka SILPA tersebut juga sudah dimasukkan dalam Banggar," ujarnya.

Terkait pembagian kegiatan untuk anggaran sebesar Rp21 miliar, kata dia, yang mengetahui tentu dari masing-masing komisi di DPRD Kudus, karena penambahan kegiatan maupun pengurangan dilakukan di setiap komisi.

Pewarta :
Editor: Antarajateng
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar