Dana Desa Masih Dominan untuk Pembangunan Infrastruktur

id sosialisasi peraturan desa

Sejumlah kepala desa dan perangkat desa di Temanggung mengikuti sosialisasi peraturan desa dari Kemendes PDTT. (Foto: ANTARAJATENG.COM/Heru Suyitno)

Temanggung, ANTARA JATENG - Penggunaan dana desa hingga saat ini masih dominan untuk pembangunan infrastruktur, kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) M. Fachri.

"Berdasarkan pantauan, serapan dana desa sejauh ini terbilang cukup, hanya saja masih dominan untuk pembangunan infrastruktur dari pada pemberdayaan," katanya pada sosialisasi peraturan desa di Kabupaten Temanggung, Selasa.

Menurut dia, selama ini yang banyak dilakukan di beberapa daerah, 85 persen untuk pembangunan fisik dan sisanya 15 persen untuk pemberdayaan.

"Sebenarnya tidak ada aturan baku terkait persentasenya, menyesuaikan saja kondisi dan kebutuhannya karena masing-masing daerah tidak sama kondisinya," katanya.

Ia mengatakan dana desa yang dikucurkan pemerintah ke desa, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada 2015 pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp20,7 triliun, tahun 2016 Rp46,9 triliun, dan tahun 2017 Rp60 triliun.

"Total 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Jika dirata-rata pada 2015 masing-masing desa menerima Rp280 juta, tahun 2016 menerima Rp634 juta, dan pada 2017 masing-masing desa menerima Rp800 juta," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI Abdul Kadir Karding yang hadir dalam sosialisasi tersebut ingin memastikan bahwa dana desa benar-benar sampai dan dikelola dengan baik.

Ia meminta kepada penegak hukum, Kapolres dan Kajari Temanggung lebih mengutamakan komunikasi serta mengutamakan pencegahan.

"MoU Menteri Desa, Mendagri, dan Kapolri adalah untuk mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan, bukan untuk menakut-nakuti," katanya.

Ia menuturkan para kepala desa dan perangkat desa sudah diberi tahu, diingatkan, dan sudah ditegur, tetapi kalau masih ada yang nakal maka tanggung sendiri nanti kalau berurusan dengan hukum.

Ia mengatakan mengingat regulasi yang selalu berubah-rubah dan rumit, maka perlu peningkatan kapasitas SDM kepala desa beserta perangkatnya.

Kapolres Temanggung AKBP Maesa Soegriwo meminta para Kades dan perangkat tidak berprasangka buruk pada personel Babinkamtibmas yang meminta data perencanaan hingga laporan dana desa untuk keperluan pengawasan.

"Memang Babinkamtibmas saya perintahkan untuk bisa kerja sama yang baik dengan kepala desa dan perangkat soal implementasi dana desa. Jadi, Para kades jangan takut. Petugas kami siap melakukan pendampingan dan pengawasan," katanya.
Pewarta :
Editor: Heru Suyitno
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar