Bawaslu: Masyarakat Didorong Berpartisipasi dalam Pengawasan Pilkada

id bawaslu ajak pengawasan pilkada,kudus

Bawaslu:  Masyarakat Didorong Berpartisipasi dalam Pengawasan Pilkada

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng M. Fajar Subkhi memberikan penjelasan saat menjadi pembicara pada sosialisasi Pengawasan Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota 2018 di Hotel Griptha Kudus, Kamis (23/11). (Foto: Antarajateng.com/Akh

Kudus, ANTARA JATENG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mendorong masyarakat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah turut berpartisipasi aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten maupun provinsi, kata Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah.

"Pengawasan partisipatif untuk memastikan bahwa suara yang diberikan saat Pilkada benar-benar tersalurkan dengan benar," ujarnya saat Sosialisasi Pengawasan Pemilu Gubernur, Bupati dan Wali Kota 2018 di Hotel Griptha Kudus, Kamis.

Selain itu, kata dia, personel di jajaran Bawaslu juga terbatas, sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2018 di Jateng.

Menurut dia, partisipasi aktif masyarakat yang diinginkan memang berbeda dengan KPU, karena diharapkan hadir untuk menggunakan hak pilihnya.

Sementara partisipasi yang diinginkan Bawaslu, kata dia, tidak sekadar datang ke tempat pemungutan suara (TPS), melainkan ikut mengawasi suaranya benar-benar tersalurkan atau tidak.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jateng M Fajar Subkhi  menambahkan adanya partisipasi aktif masyarakat juga dalam rangka menjaga hak pilih warga.

Apalagi, lanjut dia, sesuai Undang-Undang disebutkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat sehingga hak pilih merupakan hak dasar.

Sebelum memasuki tahapan pelaksanaan Pilkada, kata dia, masyarakat juga perlu memastikan secara administratif yang punya hak pilih bisa memilih.

"Masyarakat harus memastikan apakah namanya sudah terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) atau tidak, karena syarat bisa memilih harus sudah terdaftar di DPT," ujarnya.

Ia mengatakan partisipasi seperti itu terus didorong, karena pengawasan pemilu tidak sekadar menyoblos melainkan ikut pengawasan mulai dari proses pemungutan suara hingga keluarnya hasil pemilihan.

Masyarakat, lanjut dia, juga bisa mengabadikan C2 plano yang berisi catatan hasil penghitungan suara dengan kamera telepon seluler.

Hal itu, lanjut dia, merupakan bagian dari pengawasan partisipatif untuk mengawal suara masyarakat.

"Partisipasi aktif dalam pemilu bisa dilakukan oleh organisasi atau pribadi," ujarnya. 
Pewarta :
Editor: Antarajateng
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar