35 Kasus OTT Diungkap Satgas Pungli Jateng

Pewarta : id polda akan usut dugaan pungli

Ilustrasi: pungli (AntaraNews/Diasty Surjanto)

Magelang, ANTARA JATENG- Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Tengah berhasil mengungkap sebanyak 35 kasus operasi tangkap tangan dengan 69 pelaku.

Sekretaris I Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jawa Tengah AKBP Bambang Hidayat di Magelang, Selasa, mengatakan dari jumlah tersebut paling banyak ditemukan di instansi kelurahan/desa.

"Selama 2017 ada sebanyak 10 operasi tangkap tangan (OTT) yang diungkap di kelurahan dengan jumlah pelaku 12 orang. Sedangkan di kalangan masyarakat, ada laporan tujuh kasus dengan jumlah pelaku 15 orang," katanya pada sosialisasi Saber Pungli, di Aula Adipura Kencana Pemkot Magelang.

Ia menyebutkan Rembang merupakan daerah dengan ungkap kasus OTT paling banyak, yakni 3 kasus, kemudian Pemalang (2), Brebes (2), Klaten (2), Cilacap (2), Surakarta (2), Banyumas (1), Pekalongan (1), Blora (1), Tegal (1), Salatiga (1), Boyolali (1), dan Kebumen (1).

Menurut dia ada beberapa faktor yang menyebabkan pungli terjadi di berbagai instansi, antara lain komitmen yang rendah, atasan tidak melakukan pengendalian internal dan pengawasan melekat, dan mental rendah.

"SOP tidak diterapkan, pengawasan tidak efektif, dan saling menguntungkan antara penerima dan pemberi," terangnya.

Ia menuturkan instansi rawan dengan pungli, antara lain perizinan, perhubungan, pertanahan, kemenkumham, kepolisian, kementerian keuangan, ketenagakerjaan, dan lainnya.

"Pekerjaan yang rawan pungli, antara lain pengadaan barang dan jasa, pendidikan, hibah, dana desa, rekrutmen karyawan, perizinan, keikutsertaan tender proyek, dan layanan usaha," urai Bambang.

Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Pusat, Marsekal Pertama TNI Asep Chaerudin mengatakan, pungli selama ini sudah membudaya di Indonesia, sampai-sampai ada istilah "Jika bisa dipermudah kenapa dipersulit".

"Untuk itu, pemerintah membuat terobosan membentuk satgas saber pungli mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Tujuannya agar semua masyarakat Indonesia paham apa itu pungli berikut dampaknya," katanya.

Ia menyebutkan, pungli terjadi karena empat hal, yaitu greedy (serakah), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan), dan exposure (pengungkapan).

Sementara, Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina mengatakan Pemkot Magelang berkomitmen mendukung program nasional Saber Pungli melalui pembentukan satgas pemberantasan pungli yang disahkan melalui Keputusan Walikota Nomor 700/23/112 dan dikukuhkan tanggal 12 Januasi 2017.

"Semangat memberangtas pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkan, namun bagaimana dapat menghilangkan sama sekali akar budaya pungli, khususnya terkait pelayanan publik," katanya. (hms)
Editor: M Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar