16 Tempat Ibadah Terkena Proyek Tol Batang-Semarang

id tempat ibadah, tol batang semarang

16 Tempat Ibadah Terkena Proyek Tol Batang-Semarang

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ketiga kanan) dan Dirut Jasa Marga Desi Arryani (kanan) mendengarkan penjelasan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna (kedua kiri) saat meninjau proyek

Batang, ANTARA JATENG - Sebanyak 16 titik tempat ibadah dan pendidikan dengan status tanah wakaf di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terkena pembangunan jalan tol Batang-Semarang, kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Noor Rosyid.

"Belasan tempat ibadah yang terdiri atas masjid, mushala, dan madrasah dengan status tanah wakaf itu hingga kini belum mendapatkan ganti rugi padahal tanah lokasinya sudah diratakan untuk ruas jalan tol," katanya di Batang, Senin.

Ia mengatakan Kemenag sudah memerintahkan para "nadzhir" bersama pejabat pembuat komitmen (PPK) segera menyelesaikan tanah wakaf yang terkena program jalan tol tersebut.

"Pembangunan ruas jalan tol itu sangat dibatasi oleh waktu yaitu dalam tiga bulan ke depan harus selesai. Oleh karena, kami minta para `nadzhir` segera melengkapi persyaratan dan mekanismenya untuk dicukupi karena proses tukar guling tanah wakaf harus seizin Menteri Agama," katanya.

Jika para pengurus tempat ibadah tidak mendapatkan izin dari Menteri Agama, kata dia, maka hal itu akan berdampak pada masalah hukum.

Pelaksana Tugas Bupati Batang Nasikhin mengharapkan tanah wakaf yang terkena pembangunan jalan tol Batang-Semarang bisa diselesaikan dengan cepat agar pengurus takmir dan "nadzhir" melakukan rapat.

Di samping itu, kata dia, disiapkan pula data yang komplit dengan menyertakan foto tanah wakaf dengan kondisi seperti apa, ukurannya bagaimana dan "nadzhirnya" siapa.

"Setelah semua persyaratan terpenuhi maka `nadzhir` akan menerima ganti rugi dan membeli tanah pengganti kemudian dibangun tempat ibadah maupun tempat pendidikan itu," katanya.

Perwakilan Pejabat Pembuat Komitemen Kementerian Pekerjaan Umum Hernendi menjelaskan apa saja yang terdampak oleh jalan tol sebagai fasilitas umum harus dikembalikan pada posisinya.

"Hanya saja khusus untuk tanah wakaf memang harus mendapatkan izin oleh Menteri Agama padahal tanah wakaf di Kabupaten Batang hampir sebagian besar belum ada AIW, artinya masih milik pribadi yang belum diwakafkan (haknya masih nama induk sertifikat). Kalau seperti itu adanya, harus ada kesepaktan ahli waris dari para `nadzhir`," katanya.
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar