Jokowi-Ahok Diminta Hilangkan Pungli di DKI

Senin, 15 Oktober 2012 07:32 WIB

Duta Universitas Indonesia untuk Reformasi Birokrasi, Doktor Dewi Aryani.

"Bersama Jokowi-Basuki, DKI harus bersih dan melayani. Pelayanan kecamatan dan kelurahan harus jadi prioritas. Paling lama tiga bulan, tidak ada lagi pungutan liar (pungli) di DKI Jakarta, dan semua harus berbasis teknologi informasi," kata Dr. Dewi Aryani kepada ANTARA Jateng, Senin pagi.

Dewi mengemukakan hal itu terkait dengan pelantikan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada hari Senin ini.

Berbagai harapan dan angan-angan warga DKI yang telah memilih, menurut Dewi, tentu mengharapkan keduanya segera bekerja merealisasikan berbagai janji selama kampanye.

Dewi yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan meminta Jokowi-Ahok segera menerapkan mekanisme pengaduan masyarakat setiap pelayanan publik, termasuk menerapkan "no wrong door policy" (kebijakan tidak boleh salah pintu).

"Selain itu, sanksi tegas terhadap aparatur yang masih 'main mata'. Saya rasa Jokowi jago dalam hal ini," katanya.

Ia pun berharap pasangan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai gubernur dan wagub memulainya dari yang kecil tetapi yang kelihatan.

Begitu pula dalam pengadaan barang dan jasa, dia menyarankan melalui "electronic procurement" (e-procurement), kemudian efisiensi penggunaan fasilitas dinas, menerapkan zona integritas, dan melakukan "downsizing" (perampingan) struktur.

Ia lantas mengingatkan bahwa hal yang paling rawan adalah soal kepala dinas. Oleh karena itu, seyogianya semua jabatan kepala dinas harus diisi melalui promosi terbuka.