
Pemkot kuatkan pengawasan, pastikan pemerintahan sesuai regulasi

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang memperkuat fungsi pengawasan melalui Inspektorat guna memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan regulasi.
"Ke depan, kami terus mendorong penguatan fungsi pengawasan melalui Inspektorat, mulai dari hulu sampai hilir. Kita pastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai regulasi dan aturan yang berlaku," kata Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Rabu.
Ia menjelaskan sistem pengawasan di lingkungan pemkot setempat selama ini telah dilaksanakan secara efektif dengan salah satu bukti daerah setempat menerima penghargaan Peringkat III Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kinerja Pengawasan Terbaik Tahun 2026 Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kepada Wali Kota Damar Prasetyono dalam acara Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Selasa (3/10). Penghargaan itu bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap capaian kinerja pengawasan pemerintah kabupaten/kota yang berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia menjelaskan pengawasan bukan sekadar memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjamin agar setiap program pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Damar mengajak seluruh jajaran pemkot untuk terus menjaga komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
"Mari kita wujudkan pemerintahan yang betul-betul transparan, akuntabel, dan terus menjaga integritas untuk Kota Magelang yang kita cintai," kata dia.
Pelaksana Harian Inspektur Daerah Kota Magelang Indah Sri Palupi menjelaskan penghargaan tersebut diberikan berdasarkan sejumlah indikator capaian kinerja pengawasan dan tata kelola pemerintahan selama 2026.
Beberapa indikator itu, antara lain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI), persentase tindak lanjut hasil pengawasan, Indeks Reformasi Birokrasi (RB), Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta berbagai capaian pengawasan lainnya.
Berbagai langkah yang dilakukan pihaknya, antara lain meningkatkan kualitas hasil pengawasan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perangkat daerah dalam mencapai tujuan organisasi, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kualitas pengendalian intern.
Inspektorat juga secara berkala melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
Selain itu, upaya pencegahan korupsi terus diperkuat di seluruh lini pemerintahan, termasuk melalui fasilitasi penilaian berbagai indeks yang menjadi tolok ukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pewarta: M. Hari Atmoko
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
