LPPM Unsoed dorong orkestrasi digital percepat parekraf Banyumas

Minggu, 4 Oktober 2026 12:07 WIB

Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Orkestrasi Digital: Pengelolaan Kreator Konten dan Media Sosial dalam Akselerasi Ekosistem Pariwisata serta Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyumas” yang digelar Pusat Ekonomi Kreatif dan Pariwisata LPPM Unsoed bersama Hetero Space Banyumas di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (3/10/2026). ANTARA/HO-Unsoed

pengembangan parekraf pada era transformasi digital tidak cukup hanya dengan menyediakan destinasi maupun produk kreatif

Purwokerto (ANTARA) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto mendorong penguatan orkestrasi digital untuk mengintegrasikan kreator konten, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain dalam mempercepat pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Orkestrasi Digital: Pengelolaan Kreator Konten dan Media Sosial dalam Akselerasi Ekosistem Pariwisata serta Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyumas” yang digelar Pusat Ekonomi Kreatif dan Pariwisata LPPM Unsoed bersama Hetero Space Banyumas di Purwokerto, Sabtu (3/10).

Ketua tim peneliti Dr. E. Siti Zulaikha Wulandari mengatakan pengembangan parekraf pada era transformasi digital tidak cukup hanya dengan menyediakan destinasi maupun produk kreatif, tetapi membutuhkan pengelolaan ekosistem digital yang mampu menghubungkan seluruh pihak secara terpadu.

Dalam forum tersebut, tim peneliti memaparkan model awal Orkestrasi Digital Parekraf Banyumas yang menempatkan pemerintah daerah sebagai penentu arah dan kebijakan, perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan data, serta kreator konten dan pelaku usaha sebagai penggerak di lapangan.

“Orkestrasi yang efektif membutuhkan penyelarasan komunikasi antara pemerintah sebagai orchestrator dengan konten kreator, pelaku usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya,” demikian pokok pembahasan dalam forum tersebut.

FGD yang dibuka Project Manager Hetero Space Banyumas Irfan Bahtiar itu diikuti unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, pengelola desa wisata, hingga kreator konten.

Sejumlah pihak yang hadir antara lain PT KAI Daop 5 Purwokerto, Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, Dinkominfo Banyumas, Bapperida Banyumas, serta perwakilan pemerintah daerah Purbalingga dan Banjarnegara.

Selain itu, hadir pelaku dan komunitas parekraf seperti BUMDes Wisata, Pokdarwis, Himpunan Pramuwisata Indonesia, Aspikmas, Komite Ekonomi Kreatif, asosiasi travel agent, penyelenggara kegiatan, kelompok batik, hingga komunitas seni dan usaha kreatif.

Tim peneliti menilai konten buatan pengguna yang diproduksi kreator lokal memiliki potensi besar dalam membangun promosi destinasi dan produk ekonomi kreatif karena dinilai lebih autentik dibandingkan promosi konvensional.

Namun, keberadaan kreator konten parekraf Banyumas selama ini masih cenderung berjalan secara sporadis dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi promosi pemerintah daerah maupun pelaku usaha.

Melalui penelitian yang dirancang selama dua tahun tersebut, LPPM Unsoed menargetkan tersusunnya rekomendasi kebijakan bagi Pemkab Banyumas, khususnya Dinporabudpar, dalam mengelola ekosistem digital parekraf.

Selain rekomendasi kebijakan, penelitian tersebut diarahkan untuk memetakan peluang dan hambatan pengembangan parekraf, mengidentifikasi tipologi serta motivasi kreator konten lokal, dan merumuskan model orkestrasi digital yang mengintegrasikan kreator konten, media sosial, serta kebijakan pemerintah daerah.

Pusat Ekonomi Kreatif dan Pariwisata LPPM Unsoed juga akan memperkuat basis data riset ekonomi kreatif, memperluas kerja sama dengan pemangku kepentingan, serta membangun basis data mitra untuk mendukung pengembangan parekraf Banyumas secara berkelanjutan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.