Mengawal lumbung padi: Membela nilai tambah beras Jawa Tengah
Semarang (ANTARA) - Oleh: Hendra Zajuli
Di atas kertas neraca pangan, Jawa Tengah adalah raksasa. Hamparan sawah dari Grobogan, Sragen, Demak, hingga pesisir Cilacap konsisten memompa produksi gabah kering giling (GKG) di kisaran 9 juta ton per tahun—menciptakan surplus beras lebih dari 2 juta ton.
Namun di pasar tradisional dan meja makan perkotaan, cerita lama selalu terulang. Harga beras eceran kerap bergerak liar, menyulut inflasi bulanan di tengah kabar panen raya.
Akar soalnya bukan lagi ketersediaan benih atau subsidi pupuk. Rantai pasok beras Jawa Tengah justru patah di lantai jemur dan fasilitas penggilingan begitu batang padi dipotong.
Tiap kali panen raya tiba, perburuan Gabah Kering Panen (GKP) berlangsung agresif. Korporasi beras terpadu bermodal besar dari Jawa Timur maupun kawasan barat datang membawa armada truk tronton langsung ke petak sawah.
Melalui sistem tebasan tunai, gabah basah diborong seketika lalu dilarikan melintasi batas provinsi.
Eksodus gabah mentah ini tak terbendung karena penggilingan padi rakyat (Rice Milling Unit/RMU) di pedesaan kalah kelas.
Mayoritas RMU lokal masih bergantung pada terpal jemur di bawah terik matahari. Saat panen berbarengan dengan guyuran hujan, penggilingan kecil angkat tangan; mereka tak berani menyerap gabah basah karena takut membusuk.
Celah inilah yang dilahap korporasi luar yang memiliki mesin pengering buatan (bed dryer) berkapasitas ratusan ton per hari.
Neraca keuntungannya jelas timpang. Petani dan lingkungan Jawa Tengah menanggung susutnya hara tanah, risiko iklim, dan penyedotan air irigasi, sementara nilai tambah pengolahan dinikmati pemodal luar.
Gabah mentah keluar dengan harga petani, dipoles dan dikemas rapi di pabrik modern luar daerah, lalu masuk kembali ke pasar dan swalayan Jawa Tengah sebagai beras premium berharga tinggi.
Saat paceklik tiba, pasokan lokal telanjur kering. Warga di daerah lumbung padi pun dipaksa membeli mahal makanannya sendiri.
Menghadapi struktur pasar yang timpang ini, operasi pasar murah hanyalah obat penenang sesaat. Perum Bulog terikat batas kaku Harga Pembelian Pemerintah (HPP), membuatnya sulit bermanuver menyerap gabah ketika harga di ladang sedang terbakar tinggi.
Kekosongan inilah yang seharusnya diisi oleh BUMD pangan daerah. Berbekal penugasan tertulis dan modal kerja yang memadai, BUMD pangan bisa mengikat kontrak tanam (contract farming) langsung dengan gabungan kelompok tani (gapoktan).
Gabah diikat sejak masa tanam dengan harga wajar, lalu disimpan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk meredam gejolak harga pasar.
Skema ini tentu menuntut perbaikan alat produksi di tingkat desa. Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama perbankan dan dinas teknis harus fokus memperbanyak fasilitas dryer komunal dan meremajakan mesin RMU rakyat agar sanggup menghasilkan beras dengan rendemen di atas 60 persen.
Predikat lumbung padi tak banyak artinya jika daerah produsen hanya gigit jari menonton gabahnya dibawa lari.
Kedaulatan pangan baru benar-benar hadir saat gabah Jawa Tengah diolah oleh mesin sendiri, disimpan di lumbung sendiri, dan dinikmati warganya dengan harga yang adil.
Hendra Zajuli
(Staf KPw Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan mahasiswa Ilmu Komunikasi Unisulla)
Pewarta: Hendra Zajuli
Editor:
Immanuel Citra Senjaya
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
