Ketua Satgas imbau jika ada nasi MBG tak layak konsumsi dikembalikan saja

Kamis, 3 September 2026 08:32 WIB

Ketua Satuan Tugas MBG Kabupaten Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton didampingi Setda Kudus Eko Djumartono saat memimpin dialog program MBG di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu (2/9/2026). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

Kudus (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makanan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton mengimbau sekolah dan penerima manfaat mengembalikan menu MBG yang dinilai tidak layak konsumsi kepada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengembalian tersebut bertujuan agar menu yang tidak layak diperiksa sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengelola dapur MBG," ujar Bellinda Putri yang juga Wakil Bupati Kudus saat memimpin dialog program MBG di Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu.

Ia juga meminta pengecekan tidak hanya dilakukan secara sampel, melainkan guru yang bertugas mengajar di masing-masing kelas ikut mengecek bersama siswa untuk memastikan menu MBG yang diterima layak konsumsi.

"Kalau memang tidak layak atau tidak tertarik, dikembalikan ke dapur," ujarnya.

Pengembalian tersebut, katanya, bukan bertujuan menyalahkan pihak dapur SPPG, melainkan sebagai bahan pembelajaran masing-masing dapur.

Ia juga mengapresiasi Badan Gizi Nasional (BGN) merangkul Asosiasi Chef Indonesia, untuk mendorong peningkatan kapasitas pengelola dapur, termasuk edukasi dan pelatihan bagi tenaga memasak.

"Kami ingin menu itu layak dimakan, penyajiannya juga enak dilihat. Kalau ada menu yang belum sesuai kita kaji ulang dan cek bersama. Tujuannya sama, yakni memastikan makanan bergizi gratis yang dikonsumsi masyarakat benar-benar berkualitas," ujarnya.

Ia berharap, adanya standarisasi menu guna mencegah kesenjangan kualitas menu MBG.

Pasalnya, terdapat penerima manfaat yang membandingkan menu dari dapur awal dengan dapur yang terbaru menyusul adanya perubahan SPPG yang bertugas menyuplai seiring adanya pemerataan jumlah penerima manfaat di masing-masing dapur.

Ia mengakui berulang kali mengajukan usulan adanya standarisasi menu MBG, namun belum mendapatkan persetujuan dari BGN.

Usulan tersebut, kata dia, supaya tidak ada kesenjangan karena beberapa wilayah di Kabupaten Kudus belum terjadi pemerataan jumlah sasaran, mengingat ada yang hanya menyasar 1.000 penerima manfaat, namun ada pula yang mencapai 3.000 penerima manfaat.

Dengan jumlah sasaran yang lebih besar, kata dia, berdampak pada durasi waktu mempersiapkan menu masakan jauh lebih lama sehingga dikhawatirkan mengalami penurunan kualitas menu masakan.

Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Kudus Febria Suryaningrum mengungkapkan permasalahan menu makan yang ditarik atau dikembalikan oleh pihak sekolah, hingga saat ini belum ada arahan penggantian.

"Lagi pula proses memasaknya juga tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Bahkan, persiapannya dilakukan sehari sebelumnya," ujarnya.

Meskipun demikian, kata dia, masukan tersebut akan ditanyakan kepada pimpinan pelaksana, sedangkan di lapangan hanya menampung semua permasalahan yang ada agar kebijakan yang diberikan pimpinan sesuai permasalahan yang ada.

Ia juga meminta semua kepala SPPG merespons setiap ada pengaduan dari luar terkait distribusi, agar komunikasi tetap lancar dan tidak muncul informasi liar dan tidak terkendali di masyarakat.

Baca juga: Pemkab Kudus meminta SPPG merangkul UMKM terdekat dalam pasokan bahan baku

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.