Pemkab luncurkan program Batang Sejahtera

Sabtu, 8 Agustus 2026 18:26 WIB

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang Darsono (berdiri nomor 6 dari kanan) uasai acara peluncuran program Batang Sejahtera di Batang, belum lama ini. ANTARA/HO-Humas Kabupaten Batang

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah meluncurkan program Batang Sejahtera untuk memperkuat kemudahan pelayanan kesejahteraan sosial (kesra) melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang Darsono di Batang, Sabtu, mengatakan bahwa inovasi tersebut dilatarbelakangi kondisi geografis daerah yang cukup luas sedangkan pusat pelayanan kesra masih terpusat di perkotaan.

"Selama ini, pelayanan sosial masih banyak terpusat di wilayah perkotaan sehingga sebagian masyarakat membutuhkan waktu dan jarak lebih jauh untuk mengakses layanan," katanya.

Sebagai implementasi awal program Batang Sejahtera, kata dia, pihaknya menyiapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesejahteraan Sosial Batang Timur yang berlokasi di gedung bekas Puskesmas Limpung.

UPTD tersebut akan menjadi perpanjangan tangan Dinas Sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah timur yang cakupannya meliputi tujuh kecamatan yakni Limpung, Gringsing, Banyuputih, Tersono, Subah, Pecalungan, dan Reban.

Lima layanan utama yang akan diberikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesejahteraan Sosial Batang Timur meliputi asesmen terhadap kondisi dan kebutuhan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, layanan rujukan, pendampingan sosial, layanan kedaruratan sosial, serta koordinasi bersama pemerintah desa.

"Program Batang Sejahtera dirancang untuk mendekatkan akses layanan sosial kepada masyarakat. Melalui keberadaan UPTD, pelayanan diharapkan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, responsif, dan mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah di daerah ini," katanya.

Menurut dia, penyandang masalah kesejahteraan sosial di daerah ini masih relatif tinggi. Ada sekitar 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mulai dari balita dan anak terlantar, anak bermasalah hukum, anak putus sekolah, disabilitas, lansia terlantar, fakir miskin, PGOT, penderita HIV/AIDS, hingga eks-narapidana.

"Berdasarkan data PPKS yang terdata hingga triwulan II 2026 mencapai sekitar 173 ribu jiwa. Sedangkan indeks kesejahteraan sosial berada pada angka 62 pada akhir 2025 dan ditargetkan meningkat hingga 80–100 pada tahun ini," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.