Program NADI JKN mudahkan pekerja sektor informal bayar iuran kepesertaan

Selasa, 4 Agustus 2026 18:12 WIB

Penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Kesehatan Cabang Boyolali dengan BUMDes Ponggok pada peluncuran program NADI JKN yang diikuti dari Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (4/7/2026). ANTARA/Aris Wasita

Solo (ANTARA) - Program Menabung Demi Iuran JKN (NADI JKN) memudahkan pekerja sektor informal membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan secara berkala.

Deputi Direksi Wilayah Jateng-DIY BPJS Kesehatan Rahmad Asri Ritonga pada peluncuran program NADI JKN yang diikuti secara daring dari Boyolali, Jawa Tengah, Selasa mengatakan program ini dirancang untuk mengatasi hambatan finansial masyarakat saat jatuh tempo pembayaran iuran bulanan.

“Jadi selama ini kan banyak peserta kita itu yang mungkin kalau dia pas mau bayar itu baru ‘waduh uangnya masih kurang nih' gitu ya. Karena tiba-tiba harus membayarkan dalam jumlah rupiah tertentu, misalnya tadi kalau dia kelas 3 ada 4 orang maka Rp140.000 dia harus bayar. Nah, sementara kan masyarakat kita ada yang buruh harian lepas, dia gajinya harian, mingguan, atau permusim gitu,” katanya.

Untuk memudahkan peserta membayar iuran, pihaknya bekerja sama dengan BUMDes untuk menerima iuran peserta dalam bentuk tabungan.

“Kami buat kemudahan bekerja sama dengan BUMDes di sini, ada Kantor Pos juga di beberapa daerah, ada Koperasi Merah Putih. Jadi kita di sini Boyolali dan Klaten pionirnya dulu untuk BUMDes di Cepogo, di Tumang, dan di Ponggok. Jadi nanti mereka itu sistemnya menabung. Jadi kalau misalnya dia punya uang berapa, satu hari itu dia akan tabung ya. Jadi begitu nanti dia masuk masa pembayaran di bulan depannya, maka uang itu yang sudah terkumpul nanti akan disetorkan oleh BUMDes ke BPJS Kesehatan,” katanya.

Dengan demikian, peserta akan merasa ringan karena tidak harus membayar dalam jumlah besar sekaligus.

“BUMDes juga dapat sesuatu dari transaksi itu, yang itu nanti tentu di situlah arti kerja sama. Peserta merasa ringan, BPJS Kesehatan juga bisa memastikan keaktifan dari peserta JKN itu sendiri. Jadi ini yang kolaborasi-kolaborasi ini yang kita lakukan pada hari ini,” katanya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali Deddy Febrianto mengatakan program NADI JKN menyasar pekerja mandiri yang tidak ditanggung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Termasuk juga perusahaan ya. Jadi memang pekerja-pekerja yang buruh lepas, yang berusaha sendiri. Jadi itulah yang kami sasar supaya lebih memudahkan untuk mereka dapat melakukan pembayaran,” katanya.

Pada setoran yang dibayarkan ke BUMDes, dikatakannya, tidak dibatasi nominal sehingga memudahkan peserta.

“Tidak ada pembatasan kaitannya dengan berapa nilai, ya kan. Mau Rp1.000, mau Rp3.000, mau Rp5.000, silakan. Itu kebebasan karena itu kita melakukan proses menabung sesuai dengan kemampuan kita masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Direktur BUMDes Tumang Felani Ade Widakdo menyambut positif kolaborasi strategis tersebut. Menurutnya, karakteristik masyarakat Desa Cepogo yang mayoritas bekerja sebagai pengrajin ukir logam memiliki pendapatan yang fleksibel sehingga skema tabungan harian sangat cocok dengan kondisi ekonomi warga.

“Sebelumnya warga sudah terbiasa membayar tagihan rutin di BUMDes. Dengan adanya fitur menabung ini, masyarakat bisa menyisihkan uang mulai dari Rp1.000 hingga Rp5.000 kapan saja sesuai kemampuan, lalu sistem kami yang akan memotong otomatis saat masa jatuh tempo,” jelasnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan NADI JKN merupakan salah satu strategi retensi dan reaktivasi peserta untuk menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan keaktifan peserta Program JKN.

”Hingga 30 Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,60 persen dari total penduduk Indonesia. Namun demikian, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 80,25 persen yang menunjukkan masih terdapat peserta yang belum aktif karena berbagai faktor, termasuk keterlambatan atau ketidakmampuan membayar iuran secara tepat waktu,” ujar Pujo dalam Launching Program NADI JKN di Jakarta.

Ia menambahkan Program NADI JKN adalah sarana bagi peserta untuk mempersiapkan pembayaran iuran secara lebih ringan dan terencana. Harapannya, semakin banyak peserta yang dapat menjaga status kepesertaan tetap aktif dan memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan.

Melalui program tersebut, peserta dapat menyisihkan dana secara bertahap sesuai kemampuan melalui mitra yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Program ini dikembangkan dalam dua skema layanan, yaitu digital-kolektif dan konvensional-perorangan, sehingga dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan karakteristik yang berbeda.

Pada skema digital-kolektif, peserta mendaftar melalui platform mitra seperti aplikasi digital dan ekosistem komunitas yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Peserta kemudian menabung secara berkala, misalnya harian atau mingguan, melalui fitur yang disediakan mitra. Ketika dana yang terkumpul telah mencukupi, mitra akan membayarkan iuran JKN peserta melalui virtual account yang terhubung dengan sistem BPJS Kesehatan. Saat ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dengan target peserta yang bekerja sebagai pengemudi ojek online.

Selanjutnya pada skema konvensional-perorangan, peserta dapat menabung melalui koperasi, BUMDes, atau lembaga masyarakat yang menjadi mitra Program NADI JKN. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membayarkan iuran JKN peserta pada saat jatuh tempo. Saat ini, BPJS Kesehatan melakukan ujicoba di 5 Kantor Cabang (KC Jakarta Selatan, KC Pangkalpinang, KC Boyolali, KC Banyuwangi dan KC Pare-Pare) untuk bekerja sama dengan mitra seperti koperasi, BUMDes, atau lembaga masyarakat.

“Ke depan, kami berharap Program NADI JKN dapat diperluas untuk menjangkau lebih banyak segmen peserta. Termasuk perluasan kerja sama dengan berbagai penyedia aplikasi digital yang telah akrab digunakan masyarakat. Kami juga berharap implementasi NADI JKN dapat berjalan sesuai roadmap yang telah disusun, sehingga cakupan wilayah dan manfaat program ini dapat terus berkembang dari tahun ke tahun,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Ahmad Riza Patria menyampaikan dukungannya terhadap Program NADI JKN. Menurutnya program ini dapat mendukung target pemerintah dalam memajukan desa maupun daerah-daerah tertinggal di Indonesia melalui perlindungan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

”Inovasi ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat di wilayah pedesaan. Saya berharap baik BUMDes, koperasi desa mapun lembaga masyarakat lain di desa dapat menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam menjalankan Program NADI JKN,” ujar Wamendes.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.